Boikot Produk atau Boikot Kebijakan Israel

Tiba-tiba saja di sosial media Indonesia menjadi marak, setelah Presiden Jokowi, membacakan kesepakatan yang dihasilkan oleh konferensi negara-negara Islam. Dalam salah satu butir pernyataan yang dibacakan Jokowi tersebut di antaranya menyerukan komunitas internasional untuk memboikot produk-produk yang dihasilkan oleh pemukim Ilegal Israel di wilayah pendudukan, yaitu West Bank atau Tepi Barat.

Beragam dukungan dan kritik terhadap statemen tersebut muncul di sosial media, namun segera setelah itu diralat oleh Johan Budi, juru bicara presiden. Menurut Johan yang dimaksud boikot di sini adalah boikot terhadap kebijakn israel, bukan boikot terhadap produk israel. Tentunya penjelasan Johan Budi ini menjadi sebuah pertanyaan, jadi sebenarnya manakah yang benar ? Boikot produk dan boikot kebijakan adalah dua hal yang berbeda, karena yang pertama adalah sebuah hal yang riil, bisa dibeli, disalurkan, disentuh, dilihat sementara yang satu bersifat tidak nyata.
Di dalam konferensi OKI itu, dihasilkan dua buah document. Pertama berupa Resolusi yang terdiri dari 32 butir. Berisi statement-statemen politik terhadap dukungan negara-negara OKI terhadap Palestina. Yang kedua adalah dokumen Deklarasi Jakarta, yang berisi 23 butir yang sifat lebih operasional dan bisa diterapkan oleh negara-begara OKI untuk menekan pemerintah Israel dan mendukung tercapainya kemerdekaan Palestina.
Di dalam Deklarasi Jakarta, di butir ke-16 jelas-jelas termaktub pernyataan : “Calling to International Community to support boycott of product produce in or by the Illegal Israeli Settlement”. Atau seruan kepada komunitas Internasional untuk mendukung boikot produk-produk yang dibuat di wilayah pemukiman Illegal Israel atau produk yang dibuat oleh pemukim illegal israel.
Yang dimaksud Pemukim Illegal Israel adalah orang-orang Israel yang bermukim di wilayah West Bank, maupun di wilayah East Jerussalem untuk Palestina an di wilayah Dataran Tinggi Golan, milik Suriah. Jadi mereka dikhususkan di wilayah yang sudah menjadi kesepaktan dunia internasional melalui garis batas yang ditarik pada tahun 1948, atau sebelum invasi Israel pada tahun 1967, yang meliputi West Bank, Gaza, Sinai dan Dataran Tinggi Golan.
Jadi statement Johan Budi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud Jokowi adalah boikot kebijakan Israel tentunya salah. Di dalam Deklarasi Jakarta, seperti yang sudah sebutkan di atas, jauh lebih operasional dibandingkan resolusi. Bahkan dalam salah satu butirnya (butir ke-5), juga menyerukan bagi semua umat muslim sedunia untuk menyisihkan satu dollar (USD 1) untuk disumbangkan kepada Al-Quds Fund and Waqf, untuk mempertahankan tempat suci umat islam tersebut. Sepeti kita ketahui, saat ini Israel gencar untuk mencari runtuhan Kuil Sulaiman (Solomon Temple) dengan cara melakukan penggalian arkeologi bawah tanah yang mereka perkirakan berada di bawah Masjid Al-Aqsha, dan tentu saja menggerus pondasi masjid itu sendiri. Dan seruan konkret kepada negara-negara muslm bersatu untuk mencegah hal ini terjadi tertuang dalam butir ke tiga.
Di dalam butir ke tiga Deklarsi Jakarta selengkapnya diserukan “ menjaga kesucian dan status Al-Quds Al-Shariff dengan mengambil setiap tindakan yang memungkinkan berakhirnya pendudukan Israel, provokasi terus-menerus yang dilakukan terhadap tempat suci tersebut yang merupakan hal sensitif bagi umat muslim sedunia melalui peningkatakan kebijakalan ilegal yang berbahaya dan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk me-Yahudi-kan kompleks masjid suci Al-Aqsha, termasuk diantaranya melalui pembagian ruang dan wilayah, termasuk tindakan yang membahayakn pondasi bangunan masjid Al-Aqsha dari tindakan konstruksi dan penggalian ilegal di sekitar dan di bawah tanah komoleks masjid tersebut.
Dari contoh-contoh di atas, jelas bahwa Deklarasi Jakarta adalah seruan aktif dalam bentuk tindakan, yang diserukan baik kepada negara-negara Islam atau juga komunitas Internasional.
Kembali kepada pernyataan Johan Budi. Saya menganggap bahwa beliau sendiri kurang mendalami Deklarasi Jakarta tersebut dan kurang pula memahami kepada siapa butir-butir deklarasi ini ditujukan. Mungkin bisa dipahami, sebagai seorang juru bicara, tentunya statement seorang kepala negara merupakan cermin yang harus dilakukan oleh negara itu sendiri. Seorang Johan Budi tentu tidak ingin melihat apabila Jokowi, seorang presiden sebuah negara Muslim tidak mampu menjalankan seruan boikot tersebut, padahal itu menyangkut banyak dimensi, baik sosial, ekonomi dan politik. Tetapi Johan juga harusnya mendalami dan memahami lebih jauh lagi kepada siapa seruan butir boikot tersebut ditujukan.
Seruan tersebut ditujukan kepada komunitas internasional, bukan ditujukan khusus kepada negara, apalagi negara tertentu. Artinya, siapapun yang berpartisipasi pada boikot tersebut ditujukan kepada aktor-aktor non-negara, baik dari mulai individu hingga organisasi sosial, ekonomi atau politik di dunia internasional. Seruan ini tidak ditujukan kepada negara secara khusus. Jadi jika negara, dengan pertimbangan khusus terutama bersifat politik, sulit menerapkan seruan ini, maka rakyat dan organisasi sosial di dalamnya dipersilakan untuk melakukannya tanpa ada hambatan dari negara, termasuk dalam bentuk kampanye dan implementasinya. Ini berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kanada pada akhir masa pemerintahan sebelumnya, yang melabelkan gerakan boikot internasional ini sebagai tindakan kejahatan dengan kebencian, dan menggungakan undang-undang kejahatan dengan kebencian untuk itu. ( http://www.globalresearch.ca/criticism-of-israel-not-allowed-in-canada-hate-crime-laws-to-be-used-against-boycott-divestment-and-sanctions-bds-supporters/5449416 ).
Sebelum menutup tulisan ini, saya ingin juga menyampaikan, bahwa gerakan boikot ini, atau di dunia internasional disebut Boycott, Divestment, Sanction (BDS) movement telah sangat mengkhawatirkan Israel. Upaya menkounter balik gerakan massive ini juga dilakukan oleh Israel. Kenapa? Karena Israel paham sekali apa yang bakal terjadi apabila gerakan non-violence ini berhasil.
Di tahun 1933, hal yang sama dilakukan oleh para founding fathers Zionis di Amerika, dengan mengkampanyekan gerakan boycott produk-produk German, walaupun saat itu, holocaust belum terjadi. American Jewish Congress (AJC) aktif melakukannya melalui penyebaran ratusan ribu pamflet ke seantero negeri dan demonstrasi besar-besaran. Ada juga contoh lainnya yaitu gerakan boikot yang ditujukan kepada negara Afrika Selatan sewaktu mereka masih menerapkan politik apartheid. Kini Israel berkaca kepada sebuah gerakan yang dahulu pernah mereka pakai untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Pertanyaan kita, bisakah kita mensukseskan gerakan ini sebagai sebauh kontribusi kecil kita untuk menyatakan tidak pada segala bentuk penindasan dan penjajahan di dunia ini?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s