Amin al-Husayni dalam Pusaran Perjuangan Palestina (5)

KONFLIK  PERTAMA DI BAWAH PEMERINTAH KOLONIAL INGGRIS

Setelah Turki dikalahkan, Amin Al-Husayni ditunjuk oleh pemerintah Kolonial inggris untuk bekerja sebagai pegawai administrasi membantu Gabriel Haddad, seorang Arab Kristen yang menjadi penasehat Ronald Storr, gubernur militer di Yerusalem. Kemudian dia dipindah ke bagian Kesehatan publik di Damaskus, Syria. Di sinilah Amin yang sangat mendukung Faysal, juga membangun perkawanan dengan para pendukung Nasionalisme Arab, pendukung Faysal ibn Hussein dan menjadi pegawai penghubung organisasi dalam mempersiapkan Kongres Syria. Sebagaimana yang pernah disepakati dalam perjanjian antara McMAhon dengan Sharif Hussein, ayahanda Faysal, bahwa setelah mereka lepas dari Turki, maka Inggris akan memberikan kelak kemerdekaan bagi Greater Syria yang terbentang dari Syria, Irak, Jordania, Hejaz (Saudi Arabia) dan Palestina.  Inilah yang menjadi pendorong utama, pemberontakan orang-orang arab terhadap Turki Ottoman disamping kegalauan mereka terhadap perubahan kebijakan politik Turkifikasi. Maka kongres Syria yang disiapkan Faysal juga turut mengundang orang-orang Palestina di dalamnya.

Akan tetapi, Inggris kemudian menarik diri dari Syria, yang menyebabkan Syria terbuka untuk diduduki oleh Prancis. Kelompok nasionalist Arab terlampau naive mempercayai Inggris yang  sesungguhnya sama sekali tidak menunjukan itikad baik terhadap perjanjian yang sudah dibangun. Pada tahun 1916, setahun setelah perjanjian McMahon-Hussein, Inggris melakukan perjanjian dengan Prancis. Perjanjian ini terkenal dengan perjanjian Sykes-Picot. Di dalam perjanjian ini, Inggris akan menyerahkan Syria dan Lebanon kepada Prancis. Sementara Inggris sendiri akan mengontrol wilayah Irak, Jordania dan Hejaz yang kelak akan dimerdekakan, dan diserahkan kepada Sharif Hussein. Sementara Palestina, akan ada dalam bentuk Mandate, di mana Inggris akan memerintah hingga suatu saat, ketika migrasi kaum Yahudi dari Eropa bisa melebihi populasi penduduk asli atau menjadi mayoritas, maka akan diserahkan pada para migran Yahudi tersebut untuk menjadi negara Yahudi. Tujuan pendirian ini seperti seperti yang diamanatkan dalam Deklarasi Balfour pada bulan November 1917, dua tahun setelah perjanjian McMahon-Hussein dibuat, atau saat kemenangan Sekutu Inggris terhadap Turki di wilayah arab ini, sudah di depan mata.

Amin al-Husayni sendiri menyadari, bahwa Deklarasi itu sebuah gambaran tegas bahwa Inggris ada dalam pengaruh gerakan Zionist. Maka satu hal yang diyakin Amin untuk bisa merubah politik Inggris yang cenderung kepada zionist adalah dengan menggarap dukungan massal untuk menyatukan Syria dan Palestina, di bawah Faysal Ibn Hussein.

Ancaman “pendudukan” Palestina ke tangan Zionisme, menguat beberapa bulan sebelum kongres syria dilaksanakan. Pada bulan February 1919, secara resmi Inggris menyatakan kehadapan publik mengenai masa depan Palestina yang akan dijadikan sebagai tanah air bagi kaum Yahudi, sesuai dengan Deklarasi Balfours (National Homeland for Jewish people). Gesekan antara orang-orang Palestina, baik muslim dan kristen dengan kaum Yahudi di Yerusalem mulai muncul. Kaum Migran Yahudi sendiri dari Eropa, terus menerus bertambah, dan merasa dirinya cukup mampu untuk juga mengorganisir diri mereka menjawab ketidakpuasan oran-orang arab Palestina. Pada 1880-an, populasi Yahudi sekitar 5% saja dengan konsentrasi ada di Yerusalem. Namun kemudian seiring dengan tumbuhnya jaringan Zionisme, terkumpulah dana besar untuk migrasi ini dari sumber-sumber di luar negeri. Migrasi kaum Yahudi Eropa ke Palestina juga akhirnya meningkat. Dalam catatan sensus pemerintah Kolonial Inggris tahun 1922 terjadi peningkatan hingga total 11% dari seluruh populasi atau dua kali lipat dari dua dasawarsa sebelumnya. Konsentrasi tertinggi tertinggi di Yerusalem (lebih 50% dari total Yahudi) kemudian Jaffa (30%), Haifa (10%) sementara Hebron hanya (0,6% atau sekitar 430 orang).

24 Maret 1919, Muslim-Christian Associtation (al-Jam’iyya al-Islamsiyya al-Massahiyyah) mengirim memo kepada Komandan Tertinggi Militer Pemerintah Kolonial Inggris. Dalam memo ini mereka menegaskan bahwa atas nama seluruh orang-orang Palestina, meminta sebuah pemerintahan konstitusional yang independen bagi Palestina melalui sebuah mekanisme pemilihan dari orang-orang palestina sendiri. Kedua, meminta agar immigrasi kaum Zionis Yahudi dilarang. Penolakan terhadap zionisme ini dipertegas kembali pada kongres Syria beberapa bulan kemudian seperti yang sudah dituliskan sebelumnya.

Pengorganisasian secara masif yang dilakukan setelah pemerintah kolonial Inggris memenangkan perang dengan Turki, dijadikan sebuah pertimbangan oleh Amerika, di bawah Woodrow Wilson. Amerika, awalnya termasuk yang tidak setuju terhadap kekuatan aliansi/sekutu yaitu Inggris dan Prancis yang menganeksasi Syria, Palestina dan Irak. Sebaliknya, mereka mendukung hak untuk menentukan nasib bagi bangsa mereka sendiri. Kemudian Amerika menginisiasi untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk menggali informasi lebih dalam apa yang diinginkan oleh bangsa Arab saat itu. Inisitatif Amerika ini, tidak didukung oleh sekutu mereka sendiri yang berperang langsung di sana, yaitu Inggris dan Prancis. Namun demikian komisi ini akhirnya tetap dibentuk oleh Amerika, tanpa mengikutsetakan dua negara tersebut. Woodrow wilson menunjuk Henry C. King dan Charles R. Crane, yang kemudian komisi ini dikenal dengan Komisi King-Crane.

Komisi ini kemudian menginvestigasi keinginan populasi Arab yang berada di Syria dan Palestina (irak tidak dimasukkan dalam wilayah investigasi mereka). Hasilnya adalah pertama, mayoritas populasi arab yang mendiami Syria dan Palestina menolak konsep Mandate, yang akan dibentuk untuk wilayah mereka oleh Inggris. Akan tetapi, apabila sistem ini dipaksakan, maka mereka memilih Amerika sebagai pemegang Mandate. Opsi kedua, adalah Mandate di bawah Inggris. Sementara mereka menolak sama sekali Mandate di bawah Perancis. Kedua, komisi mendapatkan fakta-fakta yang secara berulang didapatkan dari hasil pertemuan dengan perwakilan kaum Yahudi, bahwa Zionisme menanti sebuah masa di mana kelompok Non-Yahudi benar-benar dipindahkan secara total melalui berbagai macam bentuk pembelian (tanah dan property lainnya).

Komis juga merekomendasikan pembatasan imigrasi kaum Yahudi ke Palestina dan menghentikan rencana pendirian sebuah negara Yahudi ( a Jewish Commonwealth). Komisi ini juga menyebutkan, bahwa kehendak pendirian negara Yahudi hanya bisa dicapai melalui sebuah kekuatan militer, begitu juga bila ingin tetap menjaga keberlangsungannya. Hal ini sejalan dengan pandangan salah satu pendiri gerakan zionist, menahen Ussishkin, bahwa Palestina adalah bagian dari Kolonialist Project dan secara terbuka lebih dari sekali ditegaskan bahwa setiap perlawan dari setiap penduduk asli Palestina terhadap kolonisasi kaum Yahudi akan dihadapi dengan kekuatan bersenjata, pemaksaan dan bahkan pengusiran.

Dalam konteks seperti ini, maka bisa disimpulkan akan tumbuhnya peperangan baru. Hal inilah menurut Komisi harus dihindari untuk menjaga masa depan wilayah Palestina. Untuk itu mereka merekomendasikan untuk menghentikan inisiatif pendirian negara Yahudi.

Namun sayangnya, investigasi King-Crane ini, tidak digubris oleh Inggris dan Prancis. Sebaliknya mereka justru melakukan sebuah perjanjian baru yang dilangsungkan di Paris pada tahun yang sama dengan nama Paris Peace Conference pada tahun 1920. Dalam konferensi ini kemudian disepakati pembagian wilayah untuk masing-masing pihak memperkuat perjanjian tahun 1916, semasa mereka berperang yang dikenal perjanjian Syke-Picot.  Inggris akan menguasai wilayah Irak, Palestina dan Jordania. Sementara Prancis mendapatkan lebanon dan Syria. Sementara nasib komisi King-Crane juga tekubur. Woodrow Wilson menderita stroke saat tim dalam proses investigasi. Hasil rekomendasi juga mengalami keterlambatan dalam pengumuman yaitu pada tahun 1922. Sementara senat amerika telah memutuskan mendukung berdirinya sebuah tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina sejalan dengan Deklarasi balfour.

Kongres Syria sendiri akhirnya dilaksanakan pada bulan Juli 1919 dan berakhir sedikit mendahului dari rentang waktu komisi King-Crane bekerja.  Hasil kongres Syria ini adalah menuntut disatukannya wilayah Syria dengan Palestina, sekaligus menentang deklarasi Balfour yang memberikan masa depan Palestina ke tangan Zionist. Pemerintahan yang terdesentralisasi dengan menghormati kekhasan dari etnis lokal dan agama minoritas di bawah sebuah sistem Monarki, di mana Faysal Ibn Hussein sebagai Raja Syria.

Pada awalnya masa depan Palestina yang diperuntukan bagi Tanah Air kaum Yahudi, beredar dalam bentuk rumor dan hanya mampu dipahami oleh kaum terdidik dan para elit. Namun pada akhirnya pemerintah kolonial Inggris mengumumkan secara terbuka terkait dengan Deklarasi Balfour pada bulan Februari 1920. Maka demontrasi pun terjadi.  Amin Al-Husayni  membantu mengorganisasikan protest massal pertama menentang zionisme tersebut. Sekitar 2500 orang-orang arab palestina berdemontrasi melewati sebuah sekolah Yahudi yang dikelola oleh kelompok migran Zionist Yahudi. Demontrasi ini kemudian dilawan dengan yel-yel dan menyanyikan lagu kebangsaan kaum Yahudi, ha-Tiqvah. Pada demontrasi ini, tidak terjadi insiden sama sekali. Akan tetapi kedua pihak sudah mulai merasakan bahwa hubungan dua komunitas arab Palestina, (Islam dan Kristen) di satu sisi dengan kaum Migran Yahudi, mulai terjadi gesekan.

Setelah itu, berturut-turut ungkapan protest dengan demontrasi masal dilakukan kembali pada tanggal 8 Maret 1920 bersamaan dengan hari di mana Faysal memproklamirkan diri sebagai Raja Syria. Bersamaan dengan demontrasi itu, juga diangkat isu menentang zionisme dan immigrasi kaum Yahudi. Kemudian Inggris melarang demonstrasi dilakukan, karena mengkhawatirkan dampak yang akan terjadi di masa mendatang.

Akan tetapi, pelarangan demonstrasi bukan berarti kesempatan untuk melakukan hal tersebut tertutup. Maka bersamaan dengan perayaan Festival Nabi Musa, yang jatuh bersamaan dengan hari besar umat Yahudi, Passover dan perayaan Easter bagi kaum Kristen yang jatuh pada tanggal 4 April 1920, pecah menjadi demontrasi dengan kekerasan. Amin al-husayni dengan kelompok Kristen mencoba mengambil kesempatan untuk berdemontrasi pada waktu perayaan yang jatuh secara bersamaan ini.

Demonstrasi kali ini kembali lagi menentang rencana Inggris menjadikan Palestina sebagai Tanah Air kaum Yahudi, sekaligus mendukung Palestina bersatu dengan Syria, dan Faysal menjadi raja Syria. Kekerasan yang pecah dalam demontrasi ini menyebabkan 5 orang meninggal dari pihak kaum Yahudi, dan 4 orang meninggal dari kaum Arab.

Dalam kekerasan ini, Ze’ev Jabotinsky, memimpin kelompok Yahudi radikal, dengan mempersenjatai mereka dalam melawan demontasi kelompok Arab. Jabotinsky adalah pemimpin kaum Yahudi Radikal, terkenal sebagai kelompok Yahudi Revisionist. Dia membentuk semacam para militer di kalangan kaum Migran Yahudi di Palestina. Mereka dipersenjatai dan dilatih secara militer untuk bersiap dalam menghadapi ancaman sekaligus sebagai tulang punggung pertahanan kaum Zionist Yahudi. Kelompok para militer ini kemudian hari dinamakan Haganah (pertahanan) yang merupakan cikal bakal tentara pertahanan Israel (IDF) sekarang ini. Dari Haganah ini, juga muncul kelompok sayap radikal militer, Irgun yang di antara pemimpinnya adalah Menachem Begin (Perdana Mentri Israel kemudian). Irgun ini  pulalah yang kemudian menginspirasi terbentuknya Lehi dan Stern Gang sebuah organisasi bawah tanah yang banyak menteror Pemerintahan British Mandate dan rakyat Palestina pada masa tahun 1940-an sebelum terbentuknya Israel tahun 1948. Grup terror ini diantaranya dipimpin oleh Yitzhak Shamir (juga sekali lagi menjadi Perdana Mentri Isrel), dan terlibat dalam banyak aksi terorisme di antaranya peledakan hotel dan pembunuhan Folke Bernadotte, pimpinan misi perdamaian PBB untuk Konflik Arab-Israel tahun 1947-1948.   Kelak di Tel Aviv untuk mengenang Jabotinsky sebagai ideolog Zionis Yahudi revisionist didirikanlah Institute Ze’ev Jabotinsky yang terkenal hingga sekarang ini.

Fakta-fakta akan kekerasan yang terjadi pada demontrasi kali ini, kemudian diinvestigasi oleh pemerintah kolonial Inggris dengan membentuk komisi investigasi dipimpin oleh Mayor Jendral P.C Palin untuk mendapatkan pangkal kekerasan. Hasil dari investigasi komisi Palin sebagai berikut : pertama, adanya kekecewaan kaum arab palestina karena tidak adanya kemerdekaan seperti yang dijanjikan oleh pemerintah kolonial Inggris pada masa perang melawan Turki. Kedua, Bangsa Arab Palestina cemas akan implementasi Deklarasi Balfour yang akan menolak hak-hak bangsa Arab Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri.  Ketiga, dukungan persatuan Palestina dan Syria di bawah pemerintahan Raja Faysal yang bari diproklamirkan beberapa waktu sebelumnya.

Akibat peristiwa demontrasi dengan kekerasan ini, Ronald Storrs Gubernur Jendral di Yerussalem memberhentikan Musa Khazim al-Husayni sebagai walikota yang baru menjabat posisi tersebut dua tahun sepeninggal Husein  al-Husayni, walikota sebelumnya. Polisi juga menangkap Arif Al-Arif dari pihak Arab Palestina, dan Ze’ev Jabotinsky dari pihak Kaum Yahudi Radikal. Dari Ze’ev Jabotinsky disita sejumlah senjata yang dipakai dalam melakukan kekerasan terhadap kaum arab palestina dalam demonstrasi tersebut. Sementara Amin al-Husayni, memilih untuk menjadi buron dengan  mencoba berlindung di rumah kakaknya, Kamil al-husayni, kemudian pergi menyebrangi sungai Jordan menuju damaskus. Di Damaskus sempat bergabung dengan Faysal, akan tetapi tidak lama karena pada bulan July, Raja Faysal terpaksa terusir dari Syria karena invasi Prancis. Amin kemudian kembali ke Jordan dan menetap bersama para suku beduin di wilayah gurun antara Amman dan Sungai Jordan. Di Palestina sendiri ketika mendengar Syria jatuh ke tangan Prancis, membuat perjuangan para pendukung bersatunya Palestina dengan Syria menjadi pupus. Musa Kazim al-Husayni, yang aktif dalam pergerakan tersebut memutuskan bahwa masa depan Palestina harus ditentukan oleh kekuatan mereka sendiri, menjadi Palestina yang merdeka terhadap pemerintahan Kolonial Inggris. Dia terpilih menjadi ketua Komite Eksekutif Arab Palesitin dalam Kongres Palestine Ketiga di bulan November 1920. Dalam kondisi ini terpecahnya perjungan untuk menyatukan Syria dan Palestine inilah kemudian Amin al-Husayni kembali ke Yerusalem. Dia terpaksa mengajukan permintaan  maafnya kepada pemerintah Kolonial Inggris, yang dimpin oleh Kepala Komisi Tinggi, Sir Herbert Samuel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s