Amin al-Husayni dalam Pusaran Perjuangan Palestina (6)

MENJADI MUFTI BESAR PALESTINA

Pada tanggal 1 Juli 1920,  Inggris menunjuk seorang kepala Komisi Tinggi Pemerintah Kolonial Inggris di Palestina bernama Sir Herbert Samuel. Dia adalah seorang politisi dengan latar belakang Yahudi dan juga mendukung zionisme. Chaim Weizmann, presiden pertama Israel kelak, menyebut Samuel sebagai orang yang paling berpengaruh dalam memuluskan tujuan Zionis dalam mempengaruhi pemerintah Inggris sebelum deklarasi balfour dibuat. Dia pula yang mencoba meyakinkan Lyod George, perdana mentri Inggris yang menjadikan Palestina sebagai protektorat Inggris, dan mempersuasi agar kebijakan inggris memperhatikan aspirasi kondisi kaum Yahudi  yang tertindas di Eropa Timur. Salah satu solusinya adalah memuluskan mimpi kelompok zionis yahudi untuk mendapatkan Palestina sebagai tanah air bagi kaum Yahudi.

Penunjukan Herbert Samuel sebenarnya kontroversial, karena akan menimbulkan resistensi dari orang-orang Plestine jika mereka memahami lebih jauh latar belakang Herbert Samuel. Tetapi sebagai politisi, herbert berusaha bisa meyakinkan banyak pihak bahwa dia mampu menjaga kepentingan baik dari kelompok Zionist, bangsa Arab Palestina dan sekaligus juga sebagai seorang birokrat yang mewakili kerajaan Inggris. Sebuah langkah politik yang dilakukan oleh herbert Samuel untuk menunjukkan agar bisa diterima banyak pihak yang berkepentingan adalah dengan memberikan pengampunan dan membebaskan tahanan politik akibat kerusuhan yang berlangsung pada bulan April yang baru lalu.

Seminggu setelah mengisi posnya Herbert Samuel membebaskan Arif al-Arif, Amin al-Husayni dan Ze’ev Jabotinsky. Selain menunjukkan diri bahwa dia dalam kedudukan ini mewakili pemerintah inggris yang mendapat tugas untuk memastikan tertib administrasi sipil sepeninggal Turki Ottoman, sekaligus menerapkan Deklarasi Balfour. Dua hal yang terkait dalam deklarasai tersebut adalah memastikan bahwa Palestine akan menjadi Tanah Air bagi kaum Yahudi, tetapi dengan tetap menghormati hak-hak para pemukim asli Palestina yang bukan kaum Yahudi. Herbert Samuel sempat melontarkan kritiknya kepada gerakan Zionist yang dia dukung speenuhnya itu, agar tidak mengabaikan bahwa pada kenyataannya ada penduduk asli Palestina yang sudah tinggal menetap selama beratus-ratus tahun pula. Dan ini harus dijadikan sebagai pertimbangan serius oleh kelompok pemimpin Zionist, dan para pendukungnya yang lebih banyak mengontrol gerakan dari kejauhan Eropa.

 Tetapi ada pula teori lain yang mengatakan bahwa Samuel melakukan pembebasan kepada tahanan politik untuk menghindari tuduhan terlampau Pro-Zionis dengan latar belakangnya tersebut. Sementara teori lain, Samuel ingin memberikan keseimbangan kekuatan antara keluarga Husayni dengan rivalnya, yaitu keluarga Nashashibis. Seperti diketahui, segera setelah terjadinya kerusuhan demonstrasi dengan kekerasan, walikota Yerusalem yang dipegang oleh Musa khazim al-Husayni, dicopot. Sebagai gantinya mereka mengangkat Raghib al-Nashashibi. Dua keluarga ini, walaupun mempunyai pandangan yang sama yaitu anti-zionist dan menentang immigrasi kaum Yahudi Eropa, juga sekaligus menjadi rival satu sama lain dalam melakukan aksi-aksi politik.

Amin al-Husayni yang semula enggan untuk mengajukan permintaan maaf kepada pemerintah Kolonial Inggris melalui Herbert Samuel sabagai syarat pembebasannya, akhirnya melakukannya dan kembali ke Yerusalem untuk menjenguk Saudara Tuanya, Kamil al-Husayni yang sedang terbaring karena sakit.

Kamil Husayni tidak mampu untuk bertahan dari sakitnya, dan pada akhirnya dia berpulang. Sepeninggal Kamil Husayni, banyak yang mempercayai bahwa dia menunjuk Amin al-Husayni sebagai penggantinya, maka Amin berusaha mempersiapkan diri untuk menjadi Mufti. Walaupun dengan Amin al-Husayni bukanlah kandidat yang mempuyai latar belakang relijiusitas yang sepadan dengan abangnya tersebut, namun dia adalah salah satu dari tiga orang keluarg Husayni yang diharapkan bisa meneruskan posisi Mufti dari keluarga Husayni. Dua lainnya adalah Fakhry al-Husayni dan Tahir al-Husayni. Tahir adalah putra Kami al-Husayni yang berminat pula untuk menggantikan ayahnya. Tetapi mendapa hambtan karena Tahir seringkali dicap sebagai seorang yang banyak melakukan kerja sama dengan Zionist, terutama sering memberikan informasi mengenai aktivitas Amin al-Husayni. Sehingga dianggap tidak layak untuk menggantikan ayahandanya. Sementara Fakhry Husayni, dilihat sebagai orang yang jauh lebih ingin mencapai cita-cita pada posisi aktivitas sekular, non-agama. Akhirnya tinggal Aminlah yang merupakan calon kuat dari keluarga ini untuk menjadi Mufti.

Mufti adalah institusi sosial yang pada masa Turki Ottoman, mendapatkan hak-hak khusus dari pemerintah, baik dari segi otoritas keagamaan maupun dari sisi bantuan pembiayaan. Pada saat itu, ada sebanyak 70 pegawai  yang bekerja pada institusi agama tersebut. Segenap pembiayaan kehidupan sosial keagamaan di bawah Mufti dibiayai oleh pemerintah Turki Ottoman, termasuk menggaji Mufti itu sendiri. Kegiatan mufti yang berhubungan dengan konteks keagamaan itu juga sekaligus sebagai seseorang yang mememlihara dan menjaga kompleks suci bagi umat Islam di Yerusalem yaitu Masjid al-Aqsha dan Kubah al-Sakhra, atau Dome of the Rock.  Mufti akan bertempat tinggal di kompleks kedua tempat suci tersebut, atau dikenal dengan Haram al-Sharif. Seperti di awal sudah disebut, bahwa Turki berkepentingan menjaga harmonisasi kehidupan sosial politik di wilaya provinsi jauhnya ini dengan memberikan otoritas pada para bangsawan, agar menjadi jembatan bagi kepentingan pemerintah pusat.

Saat Inggris menjadi penguasa di Palestina, hubungan institusi agama di bawah Mufti dengan pemerintah Kolonial Inggris, berlanjut seperti pada masa keberadaan Turki Ottoman atau menerapkan sistem status quo dari masa Ottoman. Pemerintah Kolonial Inggris juga mengeluarkan pembiayaan untuk membayar pegawai dan memelihara kompleks suci tersebut. Dalam hubungan inilah, terkadang sulit bagi seorang Mufti diharapkan untuk bersebrangan secara frontal dengan penguasa wilayah politik di Palestina, seperti yang juga terjadi pada masa kekhalifahan Turki Ottoman. Ada ketergantugan langsung antara penguasa dengan institusi sosial keagamaan demikian sebaliknya. Penguasa juga bergantung pada mufti untuk memberikan saran ataupun diharapkan bisa menjadi jembatan bagi kepentingan penguasa agar gejolak sosial bisa dijembatani oleh Mufti, bila diperlukan.

Peran penting sebagai jembatan dua kepentingan tersebut walaupun singkat (1918-1920) dilakukan dengan baik semasa Kamil al-Husayni menjadi Mufti dibawah pemerintah Kolonial Inggris. Termasuk perannya untuk menenangkan massa pada saat pecahnya kekerasan demonstrasi pada Bulan April 1920, beberapa bulan sebelum dia wafat. Kamil kemudian dianugrahi penghargaan (medali) dan kemudian diangkat sebagai Grand Mufti of Palestina oleh pemerintah Kolonial Inggris. Ide dijadikannya Mufti Yerusalem sebagai Mufti seluruh Palestina berangkat dari sistem yang ada di Mesir, di mana pemerintah kolonial Inggris juga berkuasa. Disamping itu, Kamil al-Husayni juga diberikan kepercayaan menjadi pemegang otoritas pengadilan agama Islam, sebuah posisi yang selama dipegang oleh keluarga Khalidi. Kepercayaan yang besar itu tentu memberikan kontribusi pendapatan atau gaji yang besar pula pada posisi Mufti.

Kembali pada pengganti Mufti, sepeninggal Kamil al-Husayni yang menjadi favorite pemerintah kolonial Inggris tersebut, perlu dicari segera penggantinya. Melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Turki Ottoman, dalam hal pemilihan mufti, maka dilakukam Pemilihan Mufti. Sistem dalam pemilihan Mufti ini dilakukan melalui gabungan dua perwakilan, yaitu komite muslim dan pemerintahan Palestina.

Sementara pihak yang maju mencalonkan diri adalah Husan al-Din Jaralla, yang didukung keluarga nashashibi. Dia seorang yang mumpuni daam agama dibandingkan Amin al-Husayni, lulusan al-Azhar. Kandidat kedua, Khalil al_Khalidi, seorang cendikiawan dan pernah ditunjuk sebagai Presiden Pengadilan Islam. Dan yang ketiga adalah Musa al-Budayri, seorang lulusan al-Azhar dan juga qadi. Ketiganya secara kualifikasi memang di atas Amin al-Husayni.

Komite muslim dan pemerintah pendudukan Palestine kemudian memilih tiga kandidat, dan Amin al-Husayni ternyata tidak masuk dalamtiga teratas yang berhak diajukan kepada kepala Komisi tertinggi (High Commissioner). Keluarga besar Husayni tampak kecewa dan marah mendapatkan bahwa Amin al-Husayni tidak termasuk dalam tiga kandidat yang bakal diajukan sebagai Mufti kepada kepala Komisi Tertinggi pemerintah Kolonial Inggris. Kemudian mereka menggugat hasil pemilihan sebagai cacat hukum, karena tidak mengikuti hukum Turki Ottoman yang memang tetap diberlakukan dalam pemilihan Mufti ini oleh Pemerintah Kolonial Inggris.  Pembentukan komite muslim dalam hal cacat hukum yang juga tidak merepresentasikan kaum muslim di Palestine.

Jamal al-Husayni kemudian mengumpulkan para ulama dan bangsawan dari seluruh Palesinta ke rumahnya dan kemudian meminta untuk menentang pemilihan yang cat hukum ini di seluruh desa dan kota di Palestine. Sehingga kemudian terkumpulah sebuah petisi yang dibuat mendukung amin al-Husayni untuk menjadi Mufti. Di antara dukungan terhadap Amin, trdiri dari banyak kalangan di Palestine dari ulama dan bangsawa, ada juga dukungan dari komunitas kristen, dan dukunga dari setiap distrik. Sedangkan dari luar Palestine muncul dari Raja Faysal dari Irak, dan saudaranya Abdullah. Rumor bahwa Raghib Nashashibis telah memanipulasi pemilihan juga merebak dalam bentuk 5 buah poster namun tanpa menyebutkan asal-usul pembuatnya.

Akibat gelombang penolakan dan sekaligus dukungan terhadap Amin muncul secara luas dari banyak kalangan, maka Ronald Storrs, gubernur Yerusalem, yang lebih memahami situasi pribumi tersebut, meneruskannya kepada Herbert Samuel dengan menjelaskan bahwa Amin al-Husayni adalah figur yang paling populer di grass root Arab Palestine. Samuel kemudian mempertimbngkan dengan seksama masukan dan petisi yang datang dari banyak kalangan terhadap situasi dan dukungan terhadap Amin al-Husayni.

Kemudian Samuel melakukan dua kali pertemuan dengan Amin al-Husayni pada bulan April, yang dihadiri oleh Norman Bentwitch, Sekrtaris bidang hukum yang masih berhubungan keluarga dengan Herbert Samuel. Dalam salah satu pernyataanya Bentwitch mengatakan bahwa Amin al-Husayni bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Inggris dengan menaruh kepercayaan pada Pemerintah Kolonial Inggris terhadap kaum Arab Palestina. Dan Amin memberian jaminan bahw pengaruh keluarga dan dirinya sendiri akan dicurahkan untuk menjaga perdamaian di Yerusalem dan dia yakin tidak akan ada gangguna yang peru dicemaskan pada tahun yang sedang berjalan ini. Kerusuhan yang terjadi tahun lalu (1920) ada sebagai sikap spontanitas tanpa ada rekayasa. Jika pemerintah Inggris berhati-hati dalam melakukan tindakan pencegahan, maka hal itu tidak akan pernah terulang.

Dalam pandangan banyak kalangan pengamat dari kelompok zionist maupupara kritik Arab, mereka melihat Amin sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan dengan didasarkan pada kepentingan pribadi. Memang benar Amin adalah seorang yang berambisi. Tetapi bukan sebagai bentuk ketidaktulusan atau juga bentuk kompromi politik yang diyakini untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya pandangan dia terhadap situasi yang dihadapi oleh orang-orang Palestina, harus diletakkan pada konteks yang lebih rasionalitas terhadap posisi Pemerintah Kolonial Inggris. Bahwa menentang Inggris saat itu dipercayai sebagai sesuatu yang tidak realistis, karena mereka sangat kuat dalam kekuatan bersenjata. Tetapi, pandangannya terhadap gerakan Zionist tetap, yaitu sebagai sebuah ancaman bagi rakyat Palestina.

Akhirnya dengan pertimbangan dan situasi dukungan yang luas untuk Amin al-Husayni, Herbert Samuel kemudian meminta Ronald Storrs, Gubernur Yerusalem untuk menemui Raghib al-Nashashibis, dan pendukung Jaralla, agar mundur dari pemilihan.  Sebagai walikota, Raghib akhirnya bersedia untuk bersama Jaralla untuk mundur dan memberi kesempatan untuk Amin masuk dalam tiga orang kandidat yang akan dipilih oleh Herbert Samuel. Demikian pada akhirnya, kompromi politik yang dicapai dengan Jaralla yang didukung keluarga al-Nashashibis, menempatkan Amin pada posisi yang berhak untuk dipilih. Dan Samuel selanjutnya memilih Amin dibandingkan dua kandidat lainnya.

Dan kenyataannya memang, pada masa Amin menjadi Mufti, kondisi relative damai yaitu pada masa antara tahun 1922-1929. Dalam masa itu, keberatan terhadap immigrasi dan gerkan zionist di tanah Palestina dilakukan dengan cara diplomasi oleh para pemimpin mereka. Orang-orang Arab Palestina kemudian membentuk delegasi perwakilan mereka untuk  mengkomunikasikan keberatan, atau menyampaikan petisi terhadap isu dalam kaitannya dengan situasi ekonomi, sosial dan juga isu Zionisme. Mereka tidak jarang mengirim utusan langsung ke London, untuk meyakinkan kebertan-keberatan yang muncul atas kebijakan pemerintah Kolonial Inggris atau juga gerakan yang dilakukan oleh kaum Zionist.

Test case pertama sebelum Amin dipilih adalah festival Nabi Musa yang jatuh pada bulan April 1920 tersebut. Tidak sperti tahun sebelumnya yang berakhir dengan kerusuhan, kali ini dengan damai. Tetapi memang saat hari buruh terjadi kerusuhan antara kaum Yahudi dengan Arab di Jaffa yang mengakibatkan jatuh korban meninggal yaitu 48 orang arab dan 47 orang Yahudi. Akan tetapi kerushan ini bukan karena faktor Amin. Dan Jaffa sendiri jauh lokasinya dari Yerusalem. Kerusuhanyang terjadi  ini juga membuat Herbert Samuel harus mempertimbangkan keberatan yang ada pada orang-orang Arab Palestina mengenai gerakan kaum yahudi di bawah Zionisme. Komitmen Amin al-Husayni untuk mengkontrol perdamaian di antara dua kelompok, terutama sebagai pemimpin agama, membuat Herbert Samuel akhrnya benar-benar menunjuk Amin sebagai Mufti. Dan juga mengesahkan Amin al-Husayni yang dipilih oleh 40 dari 47 pemilih yang berasal dari anggota parlement pada masa pemerintahan Turki Ottoman, sebagai Presiden Supreme Muslim Council. Sebagai pimpinan Dewan Tertinggi Muslim, maka Amin al-Husayni mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk mengontrol sekolah agama, pengadilan agama, institusi keagamaan, yang dahulu kekuasaan ini berinduk pada Syaikh al-Islam di Istambul, Turki.

Pada masa awal kepemimpinannya inilah Amin al-Husayni banyak menghabiskan waktu dalam membangun institusi keagamaan yang akhirnya memberikan kontribusi juga sebagi figur yang berpengruh secara politik. Dia membangun sebuah rumah yatim yang bisa menampung yatim piatu 160 orang anak, memperbaiki sekolah Nahawwiya di sekitaraHaram al-Sharrif, juga membangun perpustakaan dan museum. Mendatangkan dan menanam 5000 pohon, memperluas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan membangun klinik. Begitu juga memperluas dan merenovasi sejumlah masjid dan sarana bagi komunitas lokal

Sejumlah pembangunan yang dilakukan tentu saja membutuhkan dana. Untuk itu Amin melakukan usaha pengumpulan dana dalam menjalankan programnya tersebut. Dia mengutus delegasi ke wilayah Hejaz dan India pada tahun 1923. Kemudian tahun 1924, kembali ke Hejaz, Iraq, Kuwait, Bahrain. Karena janji Amin kepada Herbert Samuel untuk fokus pada bidang keagamaan dan tidak terlibat dalam politik praktis, maka Herbert juga membantu memfasilitasi pengumpulan dana di India dan Mesir, dengan mengirim surat kepada otoritas pemerintah Kolonial Inggris di wilayah tersebut untuk membantu pengumpulan dana yang dilakukan untuk komunitas Muslim di Palestina melalui kegiatan yang diorganisir oleh Supreme Muslim Council pimpinan Amin al-Husayni. Dari hasil inilah, maka di bawah arahan seorang arsitek Turki dan seorang asisten dari Inggris, Ernest Richmond, masjid al-Aqsha dan Masjid Umar, Dome of the Rock dapat direnovasi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s