Amin al-Husayni dalam Pusaran Perjuangan Palestina (7)

MASA DIPLOMASI 1921-1928

Selama masa antara tahun 1921-1928, aktivitas Mufti, memberikan banyak keuntungan pada dirinya. Dia mulai dikenal di banyak kalangan negara-negara muslim lainnya. Dia menjadi salah satu figur pemimpin muslm di Palestina, yang kemudian mempunyai banyak pendukung dan  menjadi keuntungan politik secara tidak langsung terhadap dirinya. Kekuatan inilah yang kemudian memberi  kekuasaan untuk menempatkan orang-orang untuk menjadi  imam, qadi, atau khatib bila dianggap mendukung kebijakannya atau  juga sebagai seorang nasionalis sejauh tidak mendukung gerakan Zionis. Sebagai contoh, Amin menolak gagasan mengumpulkan dana untuk membiayai pembelian senjata dibandingkan pembangunan Masjid, seperti yang diusulkan oleh Izzadin al-Qassam, seorang pejuang Palestina yang mengambil pilihan revolusi untuk menentang Inggris dan Zionis. Akibatnya, Amin pun menolak mengangkat Izzadin al-Qassam sebagai khatib di wilayah yang dikuasai Amin.

Aktivitas dalam organisasi keagamaan ini, walaupun menuai banyak pendukung, namun Amin al-Husayni tidak banyak terlibat dalam konteks isu politik dan diplomasi pada masa tersebut. Sebaliknya, isu politik dan diplomasi problem Palestina dijalankan oleh sebuah organisasi semacam komite, dengan nama Arab-Palestina Eksekutif yang dipimpin oleh Musa Kazim al-Husayni. Organisasi ini  menaungi banyak faksi di Palestina, yang merepresentasikan kelompok berlatar agama maupun keluarga bangsawan.  Sebagai contoh pada tahun 1928, ada dua vice presiden di dalam organisasi yang dipimpin Musa Kazim ini, satu mewakili kristen Greek Orthodox dan satu mewakili keluarga al-Nashashibis, rival keluarga al-Husayni sendiri. Pada tahun 1928, dari 48 anggota eksekutif, 12 diantaranya adalah faksi kristen yang turut bersama memperjuangkan kemerdekaan Palestina atas Inggris sekaligus menentang usaha menjadikan Palestina menjadi Tanah Air kaum Yahudi Eropa.

Segala usaha diplomasi untuk menentang kebijakan British Mandate, terutama berkaitan dengan kebijakan mereka untuk terus membuka keran imigrasi bagi kelompok Yahudi Eropa terus disuarakan. Tidak hanya itu, organisasi ini juga menentang bentuk British Mandate bagi Palestina, yang dikukuhkan oleh Liga Bangsa-bangsa pada tahun 1922. Bagi mereka British Mandate dibentuk dengan misi mentransformasikan Palestina menjadi sebuah negara Yahudi. Memastikan bahwa transfer Yahudi hingga mencapai jumlah mayoritas, yang dianggap siap untuk menjadikan Palestina sebagai negara Yahudi. Ide pembentukan Dewan Legislatif (Legislative Council) ditentang, karena dewan ini masih ada dalam kerangka British Mandate yang bertujuan menjadikan Palestine sebagai Tanah Air bagi kaum Yahudi.

Pembentukan Legislative Council dianggap tidak memastikan bisa mengakomodasi pula kepentingan penduduk asli palestina, karena jumlah perwakilan mereka kurang dari jumlah perwakilan dari kombinasi pemerintah kolonial inggris dan kelompok Yahudi. Disamping itu, Pimpinan Komisi Tinggi pemerintah Kolonial Inggris (High Commissioner) di Palestina berhak memveto undang-undang produk dewan legislatif. Sementara dewan legislatif tidak berhak untuk membicarakan masalah imigrasi, karena dianggap sebagai masalah yang sensitif dan politis. Isu mengenai imigrasi kaum Yahudi hanya bisa dicarakan oleh sebuah dewan pertimbangan yang terdiri dari tiga kelompok agama, Islam, Kristen dan Yahudi. Tetapi hasilnya hanya bisa diputuskan oleh kepala Pimpinan Komisi Tinggi Pemerintah Kolonial Inggris. Kemudian juga, pertimbangan yang dibuat oleh dewan pertimbangan tersebut tidak wajib diikuti oleh Pemerintah Kolonial Inggris. Inilah yang ditentang oleh Arab-eksekutif, karena artinya tidak ada kepastian dalam struktur kekuasaan dan politik di dalam dewan legislatif tersebut.

Selain penolakan pembentukan Dewan Legislatif, Arab Eksekuif juga menolak pembentukan Arab Agency yang diusulkan oleh Inggris sebagai representasi penduduk Palestina di dalam otoritas british mandate, yang berdiri sejajar dengan kelompok Jewish Agency. Sementara Jewish Agency sendiri berbeda dalam pembentukan keanggotaanny, karena mereka merupakan subordinat dari Organisasi Jewish dunia (World Jewish Organiszation) saat itu. Arab eksektutif menolak pendirian Arab Agency, karena itu artinya berdiri sejajar dengan Jewish Agency, yang bertujuan mengambil alih tanah Palestina.

Jalur diplomasi yang ditempuh selama masa 1920-an, terutama oleh para pemimpin tradisional (keluarga bangswan, cendikia dan agamawan) pada awalnya sangat dipercaya bahwa mereka bisa mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam kasus Palestina ini. Itulah sebabnya mereka berulang kali mengirim utusan ke London maupun Genewa, markas liga bangsa-bangsa untuk memperjuangkan misi rakyat Palestina. Mereka menyelenggarakan Arab Congress hingga tujuh kali untukmengukuhkan perjuangan diplomasi mereka untuk kemerdekaan Palestina dan keluar dari kerangka British Mandate.

Satu kali Winston Churchil, selaku sekretaris pemerintah Kolonial di Palestina,  mengeluarkan memorandum pada tahun 1922 untuk menanggapi usah diplomatik selama satu tahun penuh yang dilakukan oleh delegasi Arab Palestina di London. Pertama, meek amenajanjikan bahwa Komunitas Yahudi tidakakan mendominasi atau memaksa nasionalisme yahudi terhadap penduduk asli Palestina. Kedua, memperkenalkan sebuah aturan yang mengontrol pra imigran Yahudi berdasarkan kapasitas ekonomi Palestina saat menyerap para pendatang baru. Artinya bahwa mereka, migrasi Yahudi tidak akan menyebabkan adanya pengangguran atau ketidak seimbangan dalam distribusi dan kesempatan ekonomi untuk membangun kesejahteraan. Namun demikian migrasi tetap terjadi, dan hak itu melekt pada setiap Yahudi di Eropa. Memorandum ini tetap tidak memuaskan tentunya. Dan kenyataannya, pada masa selanjutnya, ketidakseimbangan dan distribusi ekonomi memang timpang. Kaum Yahudi  yang membuka bisnis juga tidak menyerap tenaga kerja dari penduduk asli palestina, dan bahkan ada proyek-proyek besar yang diberikan khusus kepada Migran Yahudi oleh pemerintah Inggris. Contoh yang cukup signifikan adalah pendirian pabrik phospat dan listrik, di mana pemerintah Inggris memberikan konsesi kepada kelompok Yahudi.

Tetapi terlepas dari itu, Amin al-Husayni sebagai Mufti tentu saja tetap mendukung usaha yang dilakukan oleh Arab eksekutif tersebut, namun tidak terlalu siginifikan karena aktivitas dalam bidang organisasi keagamaannya. Pada masa ntara 1921-1928,  Herbert Samuel menganggapnya sebagai tokoh moderat. Sementara Norman Bentwitch (legal secretary, british mandate) melihat Amin al-Husayni masih memegang janji untuk menjaga perdamaian.

Namun semua usaha diplomasi sepertinya sia-sia. Bahkan semakin hari posisi kelompok Lobby Zionist semakin menguat. Mereka mengontrol keputusan-keputusan yang berkaitan dengan isu Palestina langsung dari London, dengan menempatkan banyak kelompok berpengaruh di dalam pemerintahan Kolonial nggris. Sebut saja macam Chaim Weizzman. Sementara di lapangan sendiri, kelompok Zionist yang dipimpin oleh kelompok Ze’ev Jabotinsky, dari Zionist Revisionist mampu mengkonsolidasikan diri, dengan membentuk angkatan bersenjata kaum Yahudi. Kelak mereka inilah yang kemudian ikut bersama pasukan British Mandate, ikut menumpas revolusi Arab Palestina selama masa tahun 1936-1939. Migrasi kaum Yahudi juga terus mengalir masuk ke Palestina, meningkat signifikan seperti yang digambarkan pada sensus yang dilakukan oleh British mandate pada tahun 1931, di mana kenaikannya hingga mencapai hampir dua kali lipat dari sensus 10 tahun sebelumnya. Bertambahnya populasi kaum Yahudi ini terutama terlihat signifikan di Yerusalem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s