Amin al-Husayni dalam Pusaran Perjuangan Palestina (8)

KONFLIK TEMBOK RATAPAN (WESTERN) WAILING WALL RIOTS,  1928-1929

Komplek Haram al-Sharrif berikut dengan tembok yang mengililinginya adalah komplek waqf yang diperuntukan bagi kaum muslim untuk beribadah. Karena masuk dalam waqf, maka mereka menempatkan penjaga waqf untuk memelihara komplek tersbut atau disebut Mutawalli. Namun sejak abad pertengahan, ada bagian komplek dalam area waqf yang rutin dijadikan sebagai tempat berdoa kaum Yahudi. Tempat tersebut adalah Tembok ratapan (wailing-Western) wall.

Meningkatnya populasi akibat masuknya imigran kaum Yahudi  memberikan keuntungan pada gerakan zionist itu sendiri. Tuntutan untuk mendapatkan hak-hak relijius di sekitar Haram al-Sharrif mulai meningkat. Kaum Yahudi percaya bahwa, wailing wall (tembok ratapan) adalah tempat suci yang masih tesisa dari reruntuhan Temple Mount mereka yang hancur pada tahun ke-70 masehi, ketika di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi.

Sisa reruntuhan tersebut berdiri memagari kawasan depan masjid al-aqsha, yang juga dipercaya dibangun di atas reruntuhan Temple Mount. Sebagai lambang tempat suci yang masih tersisa, mereka meminta hak mereka diperluas dalam melakukan prosesi di sekitar tembok tersebut. Bahkan mereka pernah melobby British Mandate untuk memiliki tembok ratapan tersebut. Tembok ratapan tersebut berada pada jalur masuk ke masjid al-aqsha, juga menjadi jalur masuk kompleks perumahan (maghribi) komunitas muslim yang berasaldari Maroko.

Catatan hitam terjadi di mana terjadi kerusuhan di sekitar tembok ratapan pada Agustus 1929. Dalam banyak versi yang dikeluarkan oleh mereka yang pro zionist, mengatkan bahwa kerusuhan tersebut diakibatkan oleh agitasi atau provokasi yang dilakukan oleh Amin al-Husayni, Mufti Yerusalem pada saat itu. Sejarawan Israel seperti Yoshua Porath, menyebutkan bahwa Amin al-Husaynilah yang melakukan agitasi berkaitan dengan hak-hak kaum Yahudi di tembok ratatapan tersebut, yang berakhir dengan kerusuhan pada bulan Agustus 1929. Namun sayangnya banyak yang tidak mengindahkan dengan lebih jelas apa yang tejadi hampir setahun sebelumya dalam konteks konflik di tembok ratapan tersebut. Menduduki konteks dalam konflik tersebut harus dilihat lebih komprehensif, menyangkut interaksi antara kelompok Yahudi yang didorong oleh gerakan zionist dengan kaum Muslim.

Sejak kekhalifahan Ottoman, kaum Yahudi dalam kegiatan doa di tembok ratapan, seringkali membawa perlengkapan prosesi. Seperti tongkat, lampu-lampu, kursi dan meja, hijab pembatas laki-laki dan perempua dll. Perlengkapan itu kadang menyita lokasi jalan masuk baik ke wilayah kompleks Maghribi atau ke Masjid al-aqsha. Menyadari bahwa prosesi tersebut jika dibiarkan bisa menjadi synagog terbuka yang berujung pada perasaan memiliki area tersebut maka komunitas muslim sering melakuan protest kepada pemerintah Turki. Sehingga mereka akhirnya dilarang membawa alat-alat upacara tersebut. Larangan tersebut terdokumentasi pada tahun 1840 dan diperkuat kembali pada dokumen tahun 1912. Tetapi, walaupun dilarang, seringkali mereka kaum Yahudi mendekati dan berusaha bekerja sama dengan pemimpin komunitas perumahan di sekitar tersebut (Maghribi kompleks) untuk diijinkan melakukan prosesi dengan perlengkapan upacara. Tentunya ada kompensasi yang harus dibayar oleh mereka kepada pemimpin Maghribi tersebut. Ini biasanya dilakukan secara diam-diam yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan komunitas Yahudi, yang akan melakukan proses tersebut. Walau demikian status bahwa adanya larangan untuk perlengkapan upacara tetap berlaku dan pemerintah british mandate meneruskan tradisi pemerintah Turki Ottoman.

Pada masa british mandate intensitas prosesi di sekitar tembok ratapan ini semakin meningkat seiring dengan peningkatan populasi kaum Yahudi immigran. Dan pada konteks sebelum terjadinya kerusuhan pada tahun 1929, maka sudah ada pra-kondisi yang terjadi pada tahun 1928.

Pada 24 September 1928, kaum Yahudi merayakan perayaan Yom Kippur, di mana seorang petugas keagamaan dari kelompok Yahudi ashkenazi (Yahudi dari imigran Eropa) membawa alat prosesi seperti tongkat besar, karpet dan ampu-lampu, serta meletakkan sebuah hijab /pemisah di jalan masuk sebagai persiapan prosesi pada esok paginya. Seorang Yahudi Sephardic/Mizrahi (Yahudi keturunan Arab), yang merasa keewa pada ashkenazi karena tidak mau berbagi dengan Kaum Yahudi Sephardic melaporkan hal ini pada komunitas muslim. Kemudian seorang penjaga Haram al-Sharrif melaporkan hal ini kepada Deputi Pimpinan Distrik Yersualem, Edward Keith-Roach, bahwa kaum Yahudi telah menggunakan atribut baru sebagai inovasi proses keagamaan mereka yang membuat lokasi jalur masuk menuju masjid dan lalu lalang banyak orang ke perumahan menjadi terganggu.

Keith-Roach kemudian meminta petugas keagamaan dari kelompok Yahudi Ashkenazi untuk mencopot semua atribut tersebut. Tetapi tidak dilakukan hingga esok harinya. Kemudian Keith mengirim polisi untuk meminta kembali kaum Yahudi yang sedang melakukan upacara doa itu mencopot tirai/hijab pemisah. Namun mereka menolak melakukan hal tersebut di hari yang mereka anggap sebagai hari suci mereka. Karena menolak melakukannya, polisi kemudian melakukannya sendiri, akibatnya terjadilah sedikit kerusuhan kecil antara polisi dengan kaum Yahudi tersebut.

Maka selama seminggu setelah kerusuhan kecil antara polisi dan kaum Yahudi, kelompok Yahudi ashkenazi membawa masalah tersebut ke media massa milik mereka. Misalnya seperti yang ditulis Davar sebuah harian yang didirikan oleh Berl Ketznelson, seorang Zionist berhaluan partai Buruh, memuat sebuah puisi dari Hayyim Bialik, yang mendeskripsikan dengan perumpamaan bahwa Tembok ratapan telah dikotori oleh kotoran manusia dan hewan yang bahkan selama ini tidak ada babi berani yang pernah  mengotori synagog, bahkan untuk sebuah synagog yang kecil sekalipun.

Do’ar ha-Yom, koran yang didirikan oleh Itamar ben-Avi dengan editor Ze’ev Jabotinsky, menulis bahwa kaum muslim jauh lebih buruk dari kelompok Hooligan dari kasus Pogrom Russia”. Harian ini  juga menyerukan untuk pengambilalihan Tembok ratapan tersebut.

Maka dalam 6 hari setelah insiden pencopotan tirai pembatas tersebut, tensi berita berubah menjadi lebih politis, dari yang semula adalah konflik sederhana mengenai perlengkapan prosesi keagamaan. Harry Luke, dari Officer Administering Government (OAG), menyebut bahwa kelompok Yahudi telah merubah konteks konflik menjadi politis dan rasial.

Amin al-Husayni, yang sama sekali tidak melibatkan diri sebelumnya dalam insiden tersebut, pada akhirnya memberikan perhatian lebih pada kejadian tersebut. Sebagai Mufti yang mengepalai Supreme Muslim Council (Majelis Tertinggi Umat Muslim) tentu dia bertanggung jawab dalam menjaga property waqf di dalam area kompleks Haram al-Sharif. Isu yang muncul kembali yang ditiup oleh kelompok Yahudi, mengenai seruan pengambilalihan tembok ratapan atau al-bouraq, membuat Amin al-Husayn harus mengirimkan dua buah memoranda atau peringatan kepada Harry Luke.  Amin juga menuliskannya di dalam surat kabar harian yang dimiliki keluarga Husayni, al-Jami’a al-Arabiyya pada tanggal 1 dan 8 Oktober 1928, yang menekankan kepemilikan kaum muslim atas seluruh kompleks Harram al-Sharif. Yang kemudian membentuk sebuah komite yang merepresentasikan kaum muslim, dalam rangka mempertahankan kempleks masjid berikut dengan tembok ratapan, atau al-Buouraq. Disebut al-Bouraq karena di tembok inilah dipercaya saat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi’raj, beliau menambatkan kendaraan Bouraqnya. Keterlibatannya ini.

Dalam permasalahan tembok ratapan, sebenarnya muncul statement dari kelompok Yahudi melalui Majelis Nasional Yahudi di Palestina (Va’ad Le’umi, National Council of Jews in Palestine), yang menyangkal pemahaman dari kaum Muslim mengenai rencana pengambil alihan tembok ratapan sebagai property milik kaum muslim. Dalam sebuah surat terbuka, pada tanggal 10 Oktober 1928, majelis kaum Yahudi tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak pernah berpikir untuk memiliki tembok ratapan tersebut, dan mengakui kepemilikan kaum muslim atas tempat suci tersebut. Yang mereka minta hanya diberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan prosesi ibadah. Mereka juga meminta kaum muslim dengan alasan tersebut bisa menerima dengan besar hati, karena bagi kaum Yahudi, mereka tidak siap dengan berbagai konsesi yang perlu ditawarkan berkaitan dengan tembok tersebut. Namun demikian, segala pembatasan atau larangan terhadap hak-hak alami kaum Yahudi untuk beribadah di sana, mereka anggap sebagai sebuah serangan dan penghinaan yang mendasar bagi kaum Yahudi secara keseluruhan.

Surat dari Majelis Nasional Kaum Yahudi Palestine, Va’ad Le’umi, sepertinya tidak konsisten dengan usaha lainnya. Karena pada surat yang ditujukan kepada Liga Bangsa-bangsa, mereka meminta pengambilalihan property di sekitar tembok tersebut,yaitu kepemilian dari Abu Madyan. Begitu pula, ada upaya politik yang sama dilakukan oleh kelompok gerakan Zionist. Seperti diperlihatkan oleh Kolonel Frederick H. Kisch, Ketua Eksekutif Zionist Palestina, yang mewakili organisasi kaum Zionist di Palestina, meminta Inggris untuk melakukan pendekatan dengan menjual tembok tersebut berikut wilayah sekitarnya.

Usaha untuk memiliki tembok ratapan dan bangunan-bangunan kuno kompleks Maghribi, memang sudah dimulai sejak tahun 1918, saat pertama kali Inggris menguasai Yerusalem. Chaim Weizmann meminta Ronald Storrs, untuk melakukan pendekatan kepada seorang Syaikh dari kalangan Maghribi yang tertarik dengan twaran sejumlah P£70,000. Tetapi banyak kalangan mendengar hal tersebut, sehingga diprotest mengenai usaha tersebut, dan gagal terlaksana. Usaha memiliki wilayah di sekitar tembok ratapan adalah usaha awal dalam melakukan upaya pengambilalihan tembok ratapan. Setidaknya pada masa awal adalah untuk memblokade klaim berdasarkan hukum atas wilayah di sekitar tembok ratapan. Bila mereka memiliki property di sekitar tembok ratapan itu, maka memudahkan mereka untuk prosesi keagamaan mereka di sekitar tembok yang sering dipermasalahin karena masuk wilayah pubblik dan waqf muslim. Frederick H. Kisch, menyebutnya sebagai “mengurai rencana”, yaitu membeli secara parsial wilayah sekitar Tembok Ratapan, agar mengurangi nilai kesakralan bagi kaum muslim itu sendiri sebagai wlayah waqf muslim.

Ada salah satu property yang memang akhirnya terjual yang berjarak sekitar 50 meter dari wilayah tembok ratapan tersebut pada tahun 1926. Walaupn Mufti mengetahui hal ini, tapi dia tidak bisa mengungkapkan kekecewaannya karena mempermalukan wajahnyanya sendiri yang tidak mampu mencegah pemiliknya, yang berasal dari kalangan muslim itu sendiri. Usaha ini juga semakin menguat ketika John Chancellor, kepala Komisi Tinggi pemerintah Inggris di Palestina, menjual seluruh distrik maghribi yang akan dijadikan wilayah terbuka untuk kepentingan ibadah kaum Yahudi dan pengunjung. Amin al-Husayn  menolaknya.

Sekali lagi, Mufti menduga bahwa hal tersebut adalah upaya memulai pengambilalihan tembok ratapan  atau al-bouraq dari Masjid al-Aqsha, sehingga kemudian mengalami Yahudisasi wilayah yang mereka anggap suci bagi umat muslim. Mufti melihat bahwa pengambilalihan Kompleks Haram al-Sharif adalah satu paket dengan tujuan mereka menjadikan Palestina menjadi Tanah Air kaum Yahudi seperti yang termaktub di dalam Deklarasi Balfours.

Jadi secara sengaja atau tidak, kontribusi bagi terjadinya konflik pada tahun 1929, bermula dari provokasi yang dilakukan pada masa setelah konflik 1928. Kaum Yahudi, terutama mereka yang tergabung di dalam kelompok organisasi Zionist, baik di Palestina maupun organisasi dunia, signifikan pengaruhnya. Chaim Weizman, menuliskan di dalam New Palestine pada 9 November 1928, “Bahwa hanya ada satu jawaban terhadap masalah “Tembok” yaitu membanjiri Palestina dengan Kaum Yahudi dan menyatakan kembali bahwa Palestina adalah Tanah Air kita begitu juga dengan Tembok tersebut, walaupun kita harus menunggunya kemudian, satu atau dua tahun!”

Pada tahun 1921, Sir Alfred Mond, seorang mentri kesehatan di kabinet Inggris namun sekaligus juga sebagai Kepala Keuangan Project Zionis, mengatakan kepada the Palestine Foundation Fund (Yayasan Pendanaan Palestina bagi misi Zionis) bahwa sebuah bangunan temple harus didirikan dimana dahulu kala Temple Solomon pernah berdiri di atasnya. Kaum Yahudi memandang bahwa, tempat suci mereka yang dihancurkan pada abad ke-70 Masehi, adalah tempat di mana berdirinya masjid al-Aqsha. Dan gambaran perasaan kaum Yahudi memandang kondisi yang terjadi ini yaitu dengan cara meratapinya. Chaim Weizmann mengungkapkan, bahwa mereka kaum Yahudi pergi ke tembok selain untuk meratapi keruntuhan Temple Solomon itu, juga untuk mendoakan berdirinya kembali temple tersebut suatu saat nanti.

Merunut tujuan kaum Zionist yang mengendarai Yahudi dalam menjalankan misi politiknya, khususnya setelah insiden tembok ratapan tahun 1928 ini, direspons melalui tindakan yang kurang lebih serupa oleh Mufti. Tindakan itu berupa melakukan inovasi dalam menempatkan muadhin untuk menandai waktu shalat bagi kaum muslim, dengan menempatkan Muadhin tersebut di roof Masjid. Juga melakukan ceremony dalam kebudayaan Sufi dengan memainkan gong  dan simbals, sehingga terlihat riuh. Tentu saja keriuhan ini mengganggu ibadah kaum Yahudi yang dilaksanakan di tembok ratapan. Tujuan utama dalam acara tersebut sebenarnya untuk menegaskan kepemilikan area Haram al-Sharif dan sekitarnya sebagai milik kaum muslim, serta bebas melakukan apapun didalam wilayah tersebut termasuk menjalankan prosesi keagamaan atau ceremony.

Namun demikian tentu ini membuat Yahudi Orthodox tetap terganggu dan mengajukan protest kepada pemerintah Inggris. Mereka menganggap acara-acara yang melibatkan alat-alat musik dianggap sebagai ciptaan belaka. Pemerintahan Inggris sesungguhnya kesulitan dalam menempatkan kebijakannya. Mereka cenderung untuk melakukan dual policy terhadap kasus yang melibatkan masalah kaum Yahudi dengan Arab Palestina.

Pertama, jika problem itu menyangkut wilayah politik antara kaum Yahudi dengan arab Palestina, maka kebijakan Inggris adalah mendukung direalisasikannya deklarasi balfour, yaitu mewujudkan wilayah Palestina kembali menjadi tanah air kaum Yahudi. Di masa depan, wilayah Palestina gerakan Zionist memproyeksikan Palestina sebagai Negara Yahudi, jika jumlah Yahudi dianggap sudah cukup mendominasi, baik dari sektor demografi maupun ekonomi. Ini kemudian yang menjelaskan pula, Inggris tetap bertahan untuk mengijinkan masuknya imigran Yahudi mengalir ke Palestina, yang menuai protest secara terus menerus sejak Inggris berkuasa.

Kedua, bila menyangkut hal yang terkait dengan keagamaan, maka Inggris akan menerapkan kebijakan yang berlaku dari masa Turki Ottoman, yaitu memihak kepada mayoritas kaum Muslim sebagai pemilik dan pengelola wilayah Haram al-Sharif, termasuk daerah-daerah sekitarnya. Itulah yang kemudian menjelaskan kenapa pada saat kaum Yahudi melakukan ibadah dengan menempatkan pembatas antara wilayah pria dan wanita, yang kemudian dianggap mengganggu jalur keluar-masuk warga setempat, kemudian dicopot oleh polisi. Dan mengakibatkan pertikaian antara polisi dengan kaum Yahudi.

Maka dari itu, Terkait dengan masalah konflik tembok ratapan pada tahun 1928, yang dianggap merupakan isu agama, maka Inggris mengeluarkan keputusan yang disebut White Paper kasus wailing wall 1928, pada 19 November 1928. Isi keputusan tersebut menegaskan apa yang sudah menjadi keputusan sejak masa pemerintahan Turki, yaitu status kepemilikan ada pada kaum Muslim, dan kaum Yahudi mempunyai hak terbatas untuk mengakses wilayah tersebut. Amin al-Husayni, merasa senang walaupun tetap menyadari bahwa tidak ada keputusan yang detail menyangkut pembatasan pengadaan perlengkapan dalam prosesi orang-orang Yahud pada saat beribadah.

Dua kontek kebijakan ini pada akhirnya saling bertumbukan. Di mana kepentingan gerakan Zionisme untuk menjadikan Palestina sebagai tanah Yahudi dengan perlindungan dari kebijakan Politik pemerintah Inggris, membuat arus masuk migran yang didorong oleh gerkaan ini semakin lama semakin besar. Ketika kelompok imigran Yahudi membesar, sudah barang tentu memperkuat posisi dan tuntutan mereka terhadap pemerintah Inggris. Inilah yang kemudian membawa banyak gesekan di antra dua masyarakat, antara mereka yang Muslim, maupun Yahudi di wilayah Haram al-Sharif.

Otoritas keagamaan di wilayah Haram al-Sharif, yang dipegang oleh Mufti Amin al-Husayni, yang banyak diuntungkan oleh kebijakan pemerintah Inggris, diinterpretasikan pula sebagai sebuah pelanggaran pada hak-hak kaum Yahudi terhadap tembok ratapan. Hal ini kemudian dibahas dan diprotest oleh Kongres Zionisme ke-16, juga oleh Eksekutif Zionist untuk Palestina dan Para Ketua Rabbi Yahudi. Kelompok Pemuda Yahudi oleh para Rabbi kemudian diminta untuk bersiap mengorbankan diri mereka demi mendapatkan Tempat Suci mereka tersebut.

Munculnya kelompok militan Yahudi Revisonist sejak awal 1920-an yang dibentuk oleh Zeev jabotinsky, mempercepat pula gesekan yang berujung pada konflik kedua dalam masalah tembok Ratapan di tahun 1929 ini. Di bawah koordniasi Joseph Klausner, yang membentuk komite pro-Tembok Ratapan, kemudian mengroganisasikan beberapa demontrasi. Pada bulan 14 agustus 1929, sebanyak 6000 pemuda melakukan aksi demontrasi di sekitar Kota tua Yerusalem. Demontrasi ini adalah persiapan untuk demontrasi yang akan diarahakan ke tembok Ratapan pada keeseokan harinya.

Maka pada tanggal 15 Agustus 1929 terjadilah demontrasi pada tembok ratapan, yang kemudian oleh tim investigasi pemerintah Inggris kerusuhan tembok ratapan yang dipimpin oleh Sir Walter Shaw, disebut sebagai awal pemicu kerusuhan yang diiringi kekerasan yang berantai. Kelompok pemuda Yahudi militan dari kelmpok revisionis itu meneriakan yel-yel provokatif, seperti “ Wall is Ours!” atau “tembok itu milik kami!”. Kemudian mereka mengibarkan bendera Zionist dan menyanyikan lagu Anthem Zionist (ha-Tiqvah). Bahkan kemudian terjadi pemukulan terhadap orang arab yang ada dan tinggal di sekitar wilayah masjidil aqsha. Demikian juga tersebar  rumor mengenai caci maki terhadap Nabi Muhammad. Demontrasi besar Yahudi yang terjadi di sekitar Al-Aqsha ini disaksikan oleh Mufti Amin al-Husayni yang tinggal di dalam wilayah Haram al-Sharif tersebut.

Akibat demontrasi inilah, keesokan harinya, sebanyak 2000 kaum Muslim juga turun berdemontrasi membalas aksi yang dilakukan kelompok Militan Yahudi sehari sebelumnya di depan tembok ratapan tersebut. Aksi yang dilakukan ini berbalas dengan merobek torah dan juga membakar dokumen-dokmenkeagamaan yang berada di tembok ratapan. Mufti Amin al-Husayn, gagal menghentikan aksi ini, namun isa melokalisir demontrasi hanya di sekitar tembok ratapan dan komplek Maghribi.

Tentunya balas membalas demontrasi ini membuat suasana menjadi panas di antara dua komunitas ini. Keesokan harinya seorang anak Yahudi ditusuk hingga mati karena persoalan sepele ketika tanpa sengaja, menendang bola ke perkebunan tomat seorang wanita arab. Seorang pemuda yang mendengar jeritan perempuan tersebut, kemudian datang dan menusuk sang bocah hingga mati. Keeseokan harinya terjadi pembalasan secara random yang dilakukan oleh kelompok pemuda Yahudi, dengan juga menusuk hingga mati seorang pemuda.

Pada saat pemakaman bocah Yahudi menimbulkn demonstrasi besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Pemerintah Inggris, polisi dan juga kepada orang-orang Palestina. Saling balas antara dua komunitas di Yerusalem, yang memang dalam jumlah keduanya cukup besar, terdengar hingga ke kota-kota lainnya. Kelompok militasn arab Palestina kemudian berkeliling banyak kota dan wilayah di luar Yerusalem untuk mengabarkan ancaman yang sedang terjadi oleh kelompok Yahudi di Yerusalem. Jadilah dua kelompok ekstrem dari dua pihak sudah saling memperbesar dan memperuncing keadaan.

Pada tanggal 23 Agustus 1929, Mayor Allen Saunders, kepala kepolisian kota Yerusalem, memberitahu Mufti Amin al-Husayni bahwa ribuan demontrasi memasuki kota Yerusalem dan menuju Haram al-Sharif. Mufti bergegas keluar meninggalkan rumahnya di depan tembok ratapan dekat masjid al-aqsha. Mufti menemui, para demontran yang menuju ke kediamannya. Ternyata mereka datang dengan keyakinan bahwa ini adalah seruan dari Mufti Amin al-Husayni untuk mempertahankan tempat Suci, Haram al-Sharif. Mereka datang dengan berbagai senjata seperti pisau, pedang dan beberapa senjata api. Sampai ke peataan Haram al-Sharif, para demontran menyerukan mempertahankan tempat tersebut dari Zionist yangmereka dengar akan mengambilalih  tempat suci Muslim tersebut seperti yang mereka dengar sembilan hari sebelumnya ketika kaum Yahudi secara besar-besaran mengklaim dan menyerukan kepemilikan tembok ratapan sebagai milik kaum Yahudi.

Akan tetapi Amin al-Husayn, menyerukan pada demontran untuk menurunkan tensi dan menjalankan ibadah Sholat Jumat. Disamping itu dia juga mengontak pemerintah inggris untuk meningkatkan jumlah personal polisi untuk mengamankan demontrasi tersebut di sekitar Haram al-Sharif dan di seluruh kota tua.

Setelah selesai melakukan ibadah Sholat jumat, segera para demontran kembli ke halaman dan mendengarkan orasi yang dilakukan olhbanyak Syaikh. Sementara Mufti dan polisi mencoba membubabrkan kerumanan dengan berkeliling dari satu grup ke grup demontran lain, tetapi tidak berhasil. Bahkan kemudian para demontran keluar dari lingkungan Haram al-Sharif menuju dua pintu utama, yaitu Jaffa Gate dan Damaskus Gate. Mereka mmperbanyak kerumunan, juga bergabung pula kelompok kristen di dalamnya. Mufti mencoba melarang dan mencoba memecah kerumunan. Bahkan dia bersama George antonius, seorang adviser mufti dari kelompok kristen, turut serta menenangkan masa demonstran. tetapi massa terlalu besar dan sudah tidak mendengar dia lagi.

Pada hari Sabtu, Mufti mengundang para pimpinan suku arab di beberapa desa dan meminta mereka untuk menenangkan massa mereka. Mufti menegaskan kepada mereka bahwa pemerintah Inggris akan menjaga segala kepentingan orang-orang arab. Tetapi rupanya, ini tidak bisa meyakinkan mereka, karena kerusuhan tetap terus saling tukar. Mereka mendengan bahwa Kaum Yahudi balas melakukan penyerangan diwilayah Sur baher dan menyerang rumah keluarga Nashashibi di Bab al-Sahra. Begitu juga rumor bahwa arab palestina terbunuh di wilayah kelompok Yahudi Orthodox di Me’ah She’arim, membuat keruh suasan dan sulit ditenangkan.

Demonstran akhirnya bergerak menuju sebuah wilayah komunitas Yahudi Me’ah She’arim, sementara demonstran sebagian lainnya menuju komunitas Yahudi Yemin Moshe. Namun sesampainya mereka dihadapan mereka, ternyata kaum Yahudi sudah bersiap diri lengkap dengan senjata dan bahkan bomb di tangan mereka. Kaum Yahudi tersebut tampaknya adalah mereka yang berafiliasi pada kelompok Zionist Revisionist, yang memang selama masa tahun 1920-an itu aktif menggalang dan melatih pemuda Yahudi militant dengan membentuk semacam Para militer.

Demontrasi besar di Yerusalem, juga terdengar di kota-kota lain di mana komunitas Yahudi lebih kecil, seperti Hebron, Jaffa dan Safad. Di Hebron, demonstran menyerang wilayah yang bukan merupakan komunitas kaum Yahudi, sehingga mengakibatkan 67 orang meninggal. Korban bisa saja lebih bila mereka tidak disembunyikn oleh para tetangga mereka yang mengenal mereka secara pribadi. Sementara di Safad, 26 Yahudi terbunuh. Kaum Yahudi sendiri sempat membunuh seorang imam dan 6 orang muslim di dalam Masjid. Pemerintah Inggris akhirnya mencoba pula menghentkan dengan kekerasan bentrok dua kelompok tersebut. Secara total, korban meninggal di pihak Kaum Yahudi sebanyak 133 orang dan di pihak kaum Muslim 116 orang.

Pada akhirnya pemerintah Inggris untuk memahami sebab-sebab  kerusuhan ini, membentuk sebuah komisi Investigasi yang dinamakan sebagai Komisi Shaw karena dipimpin oleh Sir Walter Shaw. Komisi shaw menemukan fakta bahwa penyebab kerusuhan diinisiasi oleh peristiwa pada tanggal 15 Agstus 1929 seperti sudah disebutkan di atas. Juga menyoroti bahwa konteks tersebut diperuncing oleh dua kelompok (yahudi dan arab) radikal. Komisi juga menemukan, bahwa seruan Mufti untuk mempertahankan haram al-Sharif dan melakukan penyerangan kepada kaum yahudi adalah rumor. Dalam kesimpulannya untuk menelaah akar soal konflik Shaw menyebutkan bahwa adanya kekecewaan terhadap aspirasi politik dan nasional serta cemas akan problem ekonomi yang dikuasai oleh para Imigran Yahudi dalam banyak sektor. Hal ini berakar pada kebijakan Imigran Yahudi dan pembelian tanah oleh kelompok Zionist. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Shaw adalah peninjauan kembali kebijakan imigrasi melalui pembatasan imigrasi dan pembelian tanah.

Pemerintah Pusat Kerajaan Inggris tidak angsung mengeksekusi rekomendasi ini, namun kembali menurunkan tim investigasi kedua. Komis ini lebih ditujkan untuk meneliti lebih detail kembali apa yang direkomendasikan oleh Tim Komisi Shaw sebelumnya. Perdana Mentri Ramsay McDonald Kali ini menunjuk  Sir John Hope-Simpson memimpin Komisi Hope-Simpson. Ternyata komisi Hope-Simpson, benar-benar mengkonfirmasi apa yang disebut dalam komisi Shaw. Pada akhirnya dalam dua kali investigasi ats kasus Konflik dan nasib Palestina ini melahirkan Passfield White Papers. Document ini secara tegas menyerukan Pembatasan Imigrasi, Pembelian Tanah dan menghubungkan keduannya dengan kapasitas dan daya serap ekonomi Palestina.

Rekomendasi dari Passfield White Papers ini cukup mengguncang publik Inggris dan terutama sekali kelompok Zionist di Inggris dan dunia. Kelompok politisi oposisi dari partai konservatif begitu berang terhadap hasil ini, dan menekan perdana mentri Ramsay di dalam parlemen. Begitu pula tekanan diberikan pula oleh kelompok Lobby Zionist pimpinan Chaim Weizmann. Akhirnya untuk meredakan kegaduhan perdana mentri mengeluarkan surat untuk meniadakan rekmendasi Passfield White Papers, dan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang berubah mengenai komitmen pemerintahan kolonial inggris di Palestina. Untuk kesekian kalinya, pemerintah Inggris kembali mengabaikan bentuk rekomendasi yang sudah dikeluarkan karena kuatnya pengaruh kelompok Zionist di London yang mengitari para politisi dan penguasa.

Tidak seperti narasi kelompok Zionist, di kemudian hari, yang menimpakan banyak penyebabnya di pundak sang Mufti, Amin al-Husayni. Di dalam laporan Komisi Shaw, yang dibentuk untuk menginvestigasi penyebab kerusuhan tembok ratapan pada tanggal 29 Agustus 1929, menegaskan kembali adanya provokasi yang muncul pula dari pihak Kaum Zionist dan kondisi kebijakan imigrasi kaum Yahudi. Dan komisi investigasi Shaw tidak menemukan bukti bahwa kerusuhan ini diprovokasi oleh Mufti Amin al-Husayni. Sebaliknya seruan yang tersebar, yang sementara diyakini berasal dari Mufti, adalah berita palsu.

Di dalam kerusuhan pada tahun 1929 tersebut, tercatat 133 orang Yahudi dan 116 kaum Arab Palestina meninggal. Komisi Investigasi Shaw yang dipimpin oleh Sir Walter Shaw dalam laporannya menyebutkan sebab-sebab adanya permusuhan antara kelompok Arab dengan kaum Yahudi yang berujung pada kekerasan, terjadi akibat adanya kekecewaan terhadap aspirasi politik dan kebijakan Pemerintah Kolonial, British Mandate, mengenai imigrasi kaum Yahudi, pembelian tanah-tanah dan kebijakan ekonomi yang mengancam masa depan penduduk asli, kaum Arab Palestina di bawah kendali kaum Yahudi.

Komisi investigasi ini kemudian merekomendasikan untuk mengkaji kebijakan terhadap masalah imigrasi dan pembelian tanah oleh kaum Yahudi. Tentunya ini untuk mengerem tumbuhnya kaum Zionist di Palestine untuk mencegah permusuhan lebih lanjut.

Kerusuhan dengan kekerasan dan korban jatuh, adalah puncak dari ketidakharmonisan antara kebijakan Inggris yang berada pada dual policy yang sulit dipertemukan. Keberpihakan inggris dengan menerapkan status quo terhadap wilayah keagamaan, setidaknya menurut pandangan kaum Yahudi, yaitu lebih berpihak ke kaum Muslim sebagai mayoritas. Hal ini menimbulkan efek perlawan dari Kaum Yahudi. Perlawan ini, tentu saja terjadi karena kebijakan Inggris lainnya yang juga memberikan jalan itu terjadi. Komitmen Inggris yang berada dalam wilayah politik dan dalam hubungan yang kuat dengan para kelompok lobby Zionist di pemerintahan inggris di London, memungkinkan aliran imigrasi terus mengalir. Membesarnya jumlah populasi, dan posisi politik yang kuat dengan jaminan di masa datang akan berdirinya negara Yahudi, memberi energi bagi kaum Zionist untuk membentuk para militer, dan memperbesar kaum Yahudi Militan. Inilah yang kemudian membenturkan dua kelompok di akar rumput dalam kejadian kerusuhan di tembok ratapan yang merambah cepat ke beberapa kota lainnya.

Sementara banyak para pengamat pro zionist selalu mengungkapkan bahwa, problem hanya berada pada kelompok kaum Muslim. Mereka selalu mengkampanyekan bahwa, kerusuhan tersebut sebagai bentuk gerakan anti-semit, atau anti-Yahudi  seperti yang mereka alami di Eropah. Dalam posisi ini Amin al-Husayni juga selalu disebut sebagai dalang kerusuhan dan tokoh anti-Yahudi.

Memotret Amin sebagai anti Yahudi adalah tidak benar sepenuhnya, namun betul bila disebut Amin sebagai orang yang anti Zionist. Sebagai contoh, ketika Amin giat melakukan pembangunan fisik di Yerusalem, khususnya pembangunan ‘The Palace Hotel’. Sebuah tempat yang nantinya dicanangkan sebagai tempat untuk menarik turis dan sekaligus tempat menjamu para tamu penting dari banyak negara-negaraArab dan dunia muslim umumnya. Pembangunan didanai oleh kelompok organisasi Muslim yang dipimpin Amin. Dalam pembangunan ini, Amin memilih kontraktor seorang pengusaha Yahudi, dan seorang Arsitek dari Turki. Baruch Katinka dan Tuviah Dunya adalah pemilik perushaan tersebut dan keduanya adalah Yahudi. Bahkan, Tuviah Dunya adalah sepupu dari Chaim Weizmann, presiden organisasi zionis dunia. Kerap juga Mufti mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kelompok Zionist di bawha Weizmann melalui Dunya agar disampaikan kepada Chaim Weizmann.

Tetapi lebih dari itu, Amin tetap menghargai mereka dalam hubungan bisnis, bahkan memberikan kembali proyek pembangunan rumahnya kepada kontraktor yang sama. Kedua proyek tersebut diselesaikan hampir bersamaan pada tahun 1929, tahun di mana ketegangan antara kaum Yahudi dan Arab Palestina mulai memuncak.

Satu lagi tudingan pada masa kerusuhan tahun 1929 bahwa Amin al-Husayni terlibat pula dalam peristiwa Hebron, padahal faktanya Amin tidak mempunyai kontak yang signifikan di Hebron, karena komunitas di sana jauh lebih menganggap keluarga Nashashibi sebagai patron mereka. Pengaruh Amin  kecil di Hebron. Kerusuhan anti Yahudi tepatnya bisa disebut sebagai kerusuhan yang dilatari ketidaksukaan akan gerakan Zionisme Yahudi dengan memakan korban mereka yang berlatar Yahudi Ashkenazi. Bila tidak tentu saja korban akan jauh lebih besar. Sebagian yahudi ashkeanzi di Hebron, mendapat perlindungan oleh orangorang Arabs Palestina sendiri, bahkan oleh orang Arab-Yahudi.

Sebagai contoh di Hebron, sebagai korban terbesar yang jatuh pada masa kerusuhan tersebut, 67 orang meninggal, 12 orang berasal dari kaum Yahudi Separdhim yang mempunyai latarbelakang kultur arab kuat dan sisanya, yaitu 55 orang adalah mereka dari golongan ashkenazi, termasuk sejumlah siswa Yahudi yang dikirim dari negara Eropah dan amerika. Ada beberapa kasus, dimana korban sephardim terjadi, seperti dialami oleh Eliezer Don Slonim Dwayk, seorang arab Yahudi Sephardim, karena dia berusaha melindungi kaum ashkenazi dalam kerusuhan. Don adalah Yahudi terpandang dan komunitas arab non Yahudi jug senang dengannya, seperti sering berkumpul dan berpesta bersama. Mengetahui posisi Don di mata para arab non-Yahudi, maka sekelompok Yahudi Ashkenazi berlari mencari perlindungan di dalam rumahnya. Dengan harapan mereka bisa mendapatkan perlindungan karena Don dipandang oleh kaum Arab non Yahudi. Tetapi setelah mereka meminta Don tidak melindungi kaum ashkenazi dan menyerahkannya, namun permintaan ini ditolak, maka para demonstran pun menyerbu masuk ke dalam rumahnya. Akibatnya 22 orang meninggal (sepertiga dari total jumlah korban kerusuhan tersebut), termasuk Don di dalamnya.

Kebijakan Inggris yang tidak mempunyai titik temu kepentingan di dua komunitas, Yahudi dan Arab Palestina, juga mempengaruhi perilaku Amin al-Husayni. Sebagai Mufti, di mana secara legal, otoritasnya ada di bawah pemerintah Inggris Mandate, maka dia harus mampu mengendalikan kaum muslim. Terutama dengan hal yang berkait dengan hubungan pemerintah dan rakyat. Tetapi sebagai seorang Palestine dan sekaligus Mufti, dia pun bertanggung jawab untuk mempertahankan tanah kelahirannya,dan juga untuk menjaga apa yang mereka yakini sebagai hak milik, waqf muslim atas masjid dan area sekitar masjid, termasuk tembok ratapan yang memagari Masjid al-Aqsha tersebut. Di sinilah Amin al-Husayni memainkan perannya, dan cukup dilakukan dengan baik dalam masa antara 1921-1928. Peran ini juga tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh para pemimpin Arab Palestina yang tergabung dalam arab eksekutif untuk mengusahakan jalur diplomasi untuk meyakinkan pemerintah pusat Inggris menyangkut kepentingan Arab Palestina untuk merdeka sebagai bangsa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s