Amin al-Husayni dalam Pusaran Perjuangan Palestina (9)

MASA-MASA TRANSISI DARI DIPLOMASI KE REVOLUSI

Peristiwa 1929 menandai dimulainya sebuah perubahan besar dalam memandang hubungan antara kaum Arab Palestina dengan pemerintah Inggris. Korban yang jatuh di pihak Arab Palestina juga besar, dan mereka disamping menjadi korban perlawanan kaum Zionist radikal, juga banyak yang menjadi korban aparat keamanan pemerintah Inggris.

Sebelum tim investigasi diturunkan, Pimpinan Komisi Tinggi pemerintah Mandate Inggris menyalahkan kerusuhan tersebut pada rakyat Palestina. Mereka mendapatkan Hukuman Kolektif terhadapa seluruh desa-desa arab Palestina. Lebih 90% mereka yang ditangkap sehubungan dengan kerusuhan tersebut adalah orang-orang Palestina. Bahkan segera setelah peristiwa tersebut, sebayak 1300 orang Arab Palestina ditangkap. Dan diputuskan 25 orang harus dihukum mati walaupun kemudian hanya 3 orang yang dihukum gantung setelah melalui proses banding. Kenyataan pahit ini memberikan dampak mendalam pada rakyat Palestina terhadap Pemerintah Mandate Inggris. Kekecewaan ini menimbulkan sikap permusuhan dan ketidakpercayaan. Perlawanan mereka pada akhirnya membentuk karakter militan di kalangan rakyat Palestina, baik terhadap Inggris maupun kelompo Zionisme.

Sedikit demi sedikit mereka mulai mengorganisasikan diri dan meninggalkan upaya-upaya diplomatik yang masih terus dibangun oleh para pemimpin tradisional Palestina yang tergabung di dalam Arab Eksekutif. Akan tetapi tentu saja di satu sisi, kaum Zionist juga sudah mempersiapkan diri, bahkan jauh lebih lama dan terorganisir. Mereka memanfaatkan masa-masa sejak awal 1920-an untuk membentuk kelompok bersenjata di bawah pimpinan Zeev Jabotinsky. Mereka membentuk Betar, kelompok radikal bersenjat dari sayap Zionist Revisionist. Kelompok Zionist Revisionist ini juga menginspirasi lahirnya Haganah, yang menjadi tulang punggung Israel dalam masa-masa selanjutnya menjelang berdirinya negara Israel tahun 1948, termasuk di dalamna saat berperang dengan pasukan Arab.

Tetapi kelompok militan yang kemudian mulai terbangun di kalangan rakyat Palestina, pada masa awal mempunyai garis yang berbeda dengan Amin al-Husayni dan kelompok Arab Eksektutif. Jalur diplomasi yang dibangun oleh Amin dan Arab Eksekutif dengan sejumlah petisi, delegasi, protes damai dan sejumlah orasi nasionalistik namun retorik, hanya mendapatkan kritik. Selama satu dekade beridirnya Arab Eksekutif, mereka tidak menghasilkan perubahan signifikan dari kebijakan Pemerintah Mandate Inggris terhadap implementasi Deklarasi Balfour. Kelompok militan juga secara khusus menggugat seorang Amin al-Husayni  yang cenderung berada pada dua kaki. Antara seorang yang merupakan bagian integral dari Pemerintah Mandate Inggris, karena legitimasi dan bantuan pembiayaan mereka di satu sisi, dan sikapnya yang juga menjadi oposisi terhadap Zionisme.

Berada pada persimpangan antara legitimasi politik dan dukungan keuangan bagi kehidupan keagamaan (tentu juga gaji seorang Mufti dan pegawainya) dari nggris, serta politik konfrontasi dengan zionisme membuat Mufti tetap menolak untuk menyetujui konfrontasi bersenjata dengan pemerintah Inggris, seperti ajakan yang dilakukan oleh kelompok Militan. Kondisi ini setidaknya ada pada masa peralihan antara sosok seorang Mufti sebagai pemimpin agama menjelma kemudian menjadi seorang politisi, yang mencoba mengambil jalur diplomasi.

Sebagai contoh Mufti Amin al-Husayni akhir 1929 setelah kerusuhan Tembok ratapan, mengirim utusannya, Jamal al-husayni untuk membicarakan masalah penyelesaian masalah Palestine dengan kelompok masyarakat arab inggris di London. Selain membiarakan masalah kerusuhan tembok ratapan, juga mencoba mengajukan usul dibuatnya sebuah Parlemen di Palestina di bawah Pimpinan Tertinggi Pemerintah Mandate Inggris. Anggota parlemen yang diusulkan  terdiri dari kelomok Arab Palestina dan kelompok Yahudi dengan jumlah proporsional sesuai dengan populasi mereka. Juga diusulkan meniadakan pewakilan inggris di parlemen, tetapi Inggris tetap mempunya hak veto di tangan pimpinan tertinggi pemerintah Mandate Inggris di Palestina. Usul ini ditolak oleh Lord Passfield (sekretaris Pemerintah Kolonial) dan juga oleh Chaim Weizmann ben Gurion dan Pinhas Ruternberg, para pemimpin Zionist. Inilah satu usaha pertama inisiatif Mufti melakukan pendekatan diplomatik dalam persoalan politik terlepas dari Arab Eksekutif.  Bahkan Mufti Amin terpilih oleh ArabEksekutif, untuk memimpin delegasi dalam bernegosiasi dengan pemerintah Inggris di London pada Maret 1930. Hal ini menunjukkan bahwa Mufti diakui kepemimpinan politiknya.

Walaupun negosiasi yang diajukan tidak berbeda jauh dengan yang dibawa oleh Jamal a-Husayni, bahkan menambahkan upaya agar Inggris melukukan pembatasan Imigran Yahudi. Tentu saja usulan ini kembali ditolak oleh Inggris. Dan sementara itu, tim investigasi Komisi Shaw pada Maret 1930 mengumumkan temuan dan rekomendasi mereka.

Sementara untuk menanggapi rekomendasi Komisi Shaw pemerintah Inggris perlu untuk mengkonfirmasi dengan kembali membentuk komisi untuk menanggapi dan mengkonfirmasi rekomendasi Shaw. Komisi yang dibentuk ini disebut Komisi Hope-Simpson. Dan komisi ini pada akhirnya mengkonfirmasi rekomendasi Komisi Shaw dengan positif. Hasil investigasi Kedua komisi ini diterima oleh Sekretaris Pemerintah Kolonial, Lord Passfield yang kemudian mendorong dikeluarkannya Dokumen Passfield White Papers pada bulan Oktober 1930. Dokumen ini menegaskan kembali bahwa perlu ada pembatasan Imigrasi kaum Yahudi dari luar ke Palestina, dan juga persoalan pembelian tanah.

Tentu saja ini menimbulkan banyak kecaman dan kekecewaan dikalangan pemimpin Zionist. Dokumen ini kemudian dimanfaatkan pula oleh para oposisi parlemen Inggris untuk menekan Perdana Mentri Ramsay MacDonal untuk kembali kepada komitmen di dalam dokumen Deklarasi Balfours. Karena penerapan Passfield White Papers artinya sama dengan menyngkirkan komitmen yang dibuat oleh Inggris sebelumnya kepada gerakan Zionist. Tekanan politik di dalam parlemen ini, yang tentu saja dimotori oleh para pendukung Zionist di parlemen Inggris, membuat Ramsay McDonald mengeluarkan sebuah surat kepada Chaim Weizmann. Isi surat itu adalah penegasan kembali akan komitmen Inggris kepada Deklrasi Balfours dan mendukung gerakan Zionist. Kemudian dia juga mengklarifikasi maksud ini dihadapan parlmen. Surat yang dikeluarkan terkait penegasan terhadap dukungan terhadap deklarasi balfours dan dukungan pada Zionist, berarti meminggirkan kembali hasil dan rekomendasi tim yang sudah bekerja setahun itu. Surat Ramsay MacDonald yang dikeluarkan pada tanggal 13 February 1931, bagi kalangan Rakyat Palestina disebut sebagai “Black Papers” sebagai kebalikan dari “White Papers” yang dikeluarkan oleh Lord Passfield.

“Black Papers” MacDonal menjadi titik balik bagi rakyat Palestina terhadap sikap pemerintah Mandate Inggris. Surat ini membawa kelompok Musli dan Kristen semakin bersau. Perlawanan mereka untuk menghentikan kebijakan Pemerintah Mandate Inggris perlahan menjadi lebih tegas. Ini ditandai dengan perubahan sikap di kalangan rakyat Palestina. Kelompok militan semakin membesar ditandai dengan mulai mengorganisir diri membentuk kelompok paramiliter dibawah pimpinan Syaikh Izzuddin al-Qassam.  Yang kemudian selama masa 1936-1939 melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerinth Mandate Inggris,yang cukup memakan tenanga dan biaya.

Sementara itu, perubaha gesture diplomasi juga diperlihatkan oleh Mufti Amin al-Husayni menyusul dikeluarkannya “Black Papers” Ramsay tersebut. Menyadari ancaman semakin nyata, bahwa imigrasi kaum Yahudi semakin kuat didukung pemerintah Inggris, maka dia berpikir untuk melakukan usah diplomasi lain. Mengingat posisi dia sebagai Mufti tidak terlepas dari tanggungjawabnya untuk mempertahankan situs suci umat Islam, Haram al-Sharif, maka diplomasi diarahkan untuk menarik perhatian negara-negara muslim lainnya. Walaupun isu imigrasi Yahudi ini menyangkut nasib selurauh rakyat Palestina, baik Islam dan Kristen, namun Amin al-Husayni harus memanfaatkankekuatan riil yang dia bisa usahakan sebagi seorang Mufti. Kini Amin al-husayni muncul sebagi figur pemimpin agama sekaligus politik dalam skala internasional dengan tujuan menarik perhatian negara muslim terhadap isu di Palestina.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s