KIP ATAU KJP

Baru-baru ini dua program subsidi dalam bidang pendidikan diangkat dalam berita terkait pilkada DKI.Dua program itu adalah Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Jakarta Pintar. Anies Baswedan mengatakan, bahwa KIP ditolak oleh Gubernur Ahok, dengan alasan sudah ada KJP dan menghindari anggaran double. Anies berandai, bila dia menjadi gubernur, maka dia akan menerima KIP sambil menjalankan KJP.
kartu-indonesia-pintar

Dua pendapat ini kemudian menjadi polemik, karena berada pada masa pemilihan Kepala Daerah. Anies Baswedan adalah mantan Mendikbud yang mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar, sebagai salah satu program unggulan Presiden Jokowi. Sementara Ahok adalah Gubernur DKI yang mengeluarkan Kartu Jakarta Pintar, yang juga meneruskan program unggulan saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur.
KJP berjalan lebih dahulu, KIP baru kemudian. Dua program ini sifatnya subsidi. Dalam kaca mata ekonomi, subsidi itu dipandang sebagai beban. Tapi di sisi lain mempunyai fungsi sosial atau keadilan. Bila di negara maju, bisa saja subsidi tetap ada bahkan besar tapi tidak menjadi beban, karena pembangungan di sektor infrastruktur untuk mendorong perkembangan ekonomi, misalnya sudah jauh lebih maju.Tapi di negara berkembang seperti Indonesia, subsidi masih menjadi hambatan untuk mendorong perkembangan ekonomi di sektor lainnya. Karena subsidi itu bersifat mendesak dan perlu realisasi segera. Jadi bila dana subsidi tidak ada atau bisa ditekan, maka  pembiayaan bisa dialihkan untuk pembangunan ekonomi.
Nah, dua jenis kartu ini adalah bentuk subsidi. KIP subsidi nasional, sementara KJP Subsidi daerah. Karena KIP adalah subsidi Nasional, maka jangkauannya jauh lebih luas atau lintas provinsi. Subsidi KIP yang bersifat nasional, maka semua warga negara yang memenuhi kriteria tertentu berhak, sekali lagi BERHAK mendapatkan subsidi tersebut.
Sumber pendanaan KIP didapatkan dari pendapatan nasional, atau kontributor sumber dananya lebih luas dibandingkan subsidi daerah. Karena KJP merupakan subsidi daerah, maka pendanaan dari sumber-suber pendapatan daerah ibukota Jakarta saja yang dimasukkan di dalam APBD.
Jadi kontributor subsidi nasional itu, katakanlah berasal dari pembayar pajak, laba bumn, hasil bumi/tambang/laut yang berasal dari seluruh provinsi, maka cakupannya jauh lebih banyak dari sumber yang didapat untuk subsidi daerah. Sehingga proporsi sharing dari masing kontributor untuk subsidi nasional akan lebih ringan dan kecil.
Saya ilustrasikan sebagai seorang ayah yang harus membiayai pendidikan anaknya harus mengeluarkan uang Rp. 20 padahal pendapatannya hanya Rp.100 sebulan. Namun bila biaya pendidikan yang Rp. 20 tersebut ditanggung oleh 20 orang, tentunya masing-masing hanya berkontribusi Rp. 1, termasuk sang orang tua. Sisa Rp.19 yang semula harus dikeluarkan untuk pendidikan, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga lainnya yang bermanfaat.
Nah demikian pula dengan subsidi Nasional dan subsidi daerah. Bila subsidi daerah diinkorporasi dalam subsidi nasional, maka dana subsidi daerah bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah itu untuk hal yang lebih produktif, seperti membangun jembatan, jalan, perumahan atau memberikan subsidi di sektor lain, seperti panti jompo dan lain-lain.
Jadi apabila kemudian KIP ditolak oleh Jakarta dengan alasan sudah ada KJP dan menghindari double anggaran. Maka subsidi daerahlah yang harus ditarik atau dimodifikasi. Kenapa? Karena subsidi yang ditanggung daerah dipikul oleh lebih sedikit kontributor, sehingga bebannya lebih besar. Akibatnya jauh lebih menghambat sektor produktf lainnya, seperti ilustrasi saya di atas.
Apabila, dirasakan subsidi nasional lebih kecil dari subsidi daerah, maka pemda bisa melakukan sharing, dengan menambahkan kekurangan dari subsidi nasional setara dengan standard daerah tersebut. Sehingga daerah tetap mempunyai lebihan alokasi dari subsidi yang semula 100% diupayakan daerah itu sendiri.
Dari sisi tata peraturan, KIP itu diawali dengan Instruksi Presiden melalui INPRES no. 7 tahun 2014 yang ditujukan kepada sejumlah kementrian dan kepala daerah Gubernur dan Bupati. Kemudian diperkuat dengan Perpres, yaitu no. 166 tahun 2014. Di dalam perpres ini disebutkan sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
Sementara KJP itu melalui Pergub no. 174 tahun 2015. Maka secara urutan perundangan, pergub ada di bawah perpres. Jadi ada hirarki hukum penyelenggara KJP, yaitu Gubernur Jakarta, yang harus menaati tingkatan perundangan yang ada di atasnya.
Walaupun secara substansi, tidak mengabaikan program subsidi, tetapi penolakan terhadap KIP sama artinya melanggar aturan perundangan, sekaligus juga mencegah mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan hak-haknya dari subsidi KIP yang landasan hukumnya bersumber dari Perpres.
Bagaimana bila kemudian KIP dan KJP diberikan bersama? Tidak ada masalah sama sekali, baik dari sisi hukum maupun etika, justru yang diuntungkan adalah penerima subsidi tersebut. Jadi seorang kepala daerah tidak perlu merasa risih, bahwa programnya dihapus karena mengikuti program nasional. Karena selain mematuhi peraturan, rasa keadilan juga menjadi bijak dalam memanfaatkan anggaran daerahnya sendiri.
Bila hal demikian juga masih tidak berkenan bagi seorang Gubernur, dengan alasan lainnya yang mungkin kurang bisa kita pahami, maka bisa saja Gubernur merubah sedikit dalam point konsiderasi di dalam Pergub yang mengatur KJP ini. Dalam point konsiderasi tersebut pergub 174/2015 tidak memasukan sama sekali acuan atau landasan hukum dari Perpres 166/2014. Maka selanjutnya, tinggal dimasukkan konsiderasi tersebut. Dan ditekankan bahwa KJP adalah salah satu program yang mendukung perpres 166/2014 yang dioperasionalkan melalui dana dari daerah sendiri sesuai acuan perpres tersebut yang memang memungkinkan. Maka saya pikir polemik itu akan berakhir.
– Palmerston North 1 November 2016.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s