KONFLIK ETNIS DAN AGAMA DI BURMA PADA MASA PEMERINTAH KOLONIAL INGGRIS

Isu mengenai Pengungsi Rohingya dan kekerasan baik rasial mapun agama  akhir-akhir ini kembali menghiasi berita di media massa. Menurut banyak sumber di kalangan pemerintah Burma, kekerasan terjadi dilatar belakang sejarah bahwa etnik rohingya adalah para immigrant atau pendatang ilegal dan selalu dicurigai sebagai kekuatan etnis yang mengancam keutuhan wilayah Burma.

Pemerintah Burma mengklaim, bahwa mereka masuk ke wilayah Burma dan menetap di wilayah utara Burma, tepatnya wilayah utara dari Rakhine State. Rakhine diambil dari nama etnis yang diakui pemerintah Burma. Sementara dahulu wilayah rakhine ini bernama Arakan, yang merupakan campuran dari etnis Rakhine/rakhaing dan Bengal di wilayah utara yang berbatasan dengan India atau Bangladesh kini.

british-in-burma-1889-dpb99n

Sementara, fakta geographis yang menempatkan wilayah rakhine berbatasan dengan wilayah Bangladesh, menjadikan komposisi etnis rohingya juga mempunyai kesamaan dengan etnis bengal. Dari pengaruh kebudayaan daratan Bengal (bagian India pada masa itu), penduduk Rohingya memeluk agama Islam.

Tentu saja irisan etnis dan kebudayaan di wilayah-wilayah terluar Burma yang berbatasan dengan negara tetangga adalah sesuatu yang umum terjadi dimanapun termasuk beberapa contoh lainnya di burma. Misalnya etnis kachin, yang berbatasan dengan china di bagian utara banyak mempunyai irisan kebudayaan dan etnis dengan China, yaitu etnis Jingphaw, yang merupakan satu dari 56 etnis yang diakui secara resmi oleh pemerintahan China. Begitu pula dengan orang-orang Mon Burma, yang secara etnis dan budaya juga beririsan dengan mereka yang di Thailand.

Akan tetapi sejarah juga mencatat ketika pemerintah Kolonial Inggris berkuasa mereka juga membawa orang-orang dari daratan India masuk ke wilayah Burma pada masa kolonialisasi yang dimulai pada tahun 1824, di sebagian kecil wilayah dan secara utuh pada tahun 1885. Mereka, orang-orang India dari berbagai etnis india lainnya, itulah yang kemudian banyak disamakan sebagai orang Rohingya. Inilah yang kemudian menjadi dasar kampanye propaganda pemerintah Burma di dunia internasional mengenai penolakan etnis Rohingya sebagai warga negara Burma.

Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan Burma yang diberlakukan pada tahun 1982, memastikan bahwa etnis Rohingya tidak akan mungkin menjadi warga negara Burma. Undang-undang ini mengacu pada sejarah kolonialisasi inggris terhadap Burma di tahun 1824. Pada saat itu, baik sebagai sebuah program pemerintah Inggris atau pun atas kehendak kelompok etnis India sendiri, masuk ke wilayah Burma. Inggris saat itu menempatkan India sebagai pusat pemerintahan kolonial di Asia Selatan. Pada perjalanannya, etnis india memicu konflik sosial dengan bangsa Burma. Segregasi dan konflik yang mengikutinya ini membuat trauma berkepanjangan dan melahirkan sebuah undang-undang yang menutup peluang rekonsiliasi, seperti tercermin dalam Undang-undang kewarganegaraan  tahu 1982 yang masih berlaku hingga kini.

dsc02380

Berfoto bersama keluarga Rohingya di Palmerston North, New Zealand tahun 2008

Dimulai dari masa kolonialisasi Inggris inilah, kemudian pemerintah Burma menetapkan sebuah acuan untuk mendefinisikan siapa bangsa Burma dan siapa non-Burma. Dalam undang-undang tersebut disebutkan juga kelompok minoritas lainnya, yang walaupun mempunyai latar belakang sejarah separatisme, seperti etnis Kachin, Kayah, Karen, Shan, dan Mon, tetap dimasukkan ke dalam etnis yang membentuk bangsa Burma. Sementara etnis Rohingya, tidak disebutkan di dalam undang-undang tersebut. Walaupun dalam kenyataannya mereka sudah hadir ratusan tahun sebelumnya, sebagai sebuah konskuensi wilayah perbatasan dengan India. Faktor geographis ini berhubungan kuat dan berbagi secara kultural maupun ras dengan mereka yang berada di wilayah India, atau sekarang ini bernama Bangladesh. Sama halnya perbatasan wilayah Burma lainnya, yang mempunyai keterkaitan ras dan budaya dengan wilayah negara lain seperti China dan Thailand.

SEJARAH KOLONIALISASI

Masa Kolonialisasi Inggris dimulai melalui perang Anglo-Burma I (1824-1826). Ini adalah perang pertama pemerintah kolonial Inggris dengan Burma, yang diikuti dengan dikuasainya wilayah Arakan (Rakhine) dan Tennasserim. Sekitar 40 tahun sebelumnya (1784), Kerajaan Arakan yang merupakan wilayah kerajaan independent dan mempunyai hubungan dengan kerajaan Bengal di India, ditundukan dan dikuasai oleh Kerajaan Konbaung. Dinasti konbaung inilah yang menyatukan wilayah Burma seperti yang dikenal sekarang ini. Dan ini yang menjadi dasar penetapan wilayah Burma Modern.

Pada masa peperangan Anglo-Burma pertama, pemerintah kolonial Inggris membawa banyak tentara yang berasal dari India. Pada masa itu Inggris berkuasa atas India, dan menjadikannya sebagai bagian kerajaan Inggris dengan mengintegrasikan pula kekuatan tentara yang berasal dari ras India. Pada perang Anglo-Burma Kedua tahun 1852 menguasai wilayah Pegu. Dan pada perang Anglo-Burma ketiga, atau yang terakhir seluruh kekuasaan Inggris meliputi semua wilayah Kerajaan Konbaung, atau Burma pada masa modern ini.

Pemerintah Kolonial Inggris kemudian menjadikan Burma satu kesatuan dengan wilayah India, di mana pemerintahan pusat kolonial Inggris berada. Sebagai konsekuensi menjadi satunya wilayah India – Burma ini, membuat perpindahan penduduk India begitu masif. Orang-orang India datang ke wilayah Burma bukan dianggap sebagai imigran tetapi layaknya perpindahan atau perjalanan dari satu provinsi ke provinis lain dalam wilayah kekuasaan pemerintahan yang sama. India yang datang ini umumnya berlatar agama Hindu dan Muslim.

Arus migrasi yang besar dari etnis india memasuki Burma dengan menempati berbagai macam pos pekerjaan. Besarnya migran India ini ada beberapa faktor. Pertama, penduduk Burma tersebar secara tidak merata di banyak wilayah. Yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja pendukung pemerintahan kurang maksimal. Kedua, pemerintah Kolonial Inggris lebih menaruh kepercayaan kepada etnis India yang dianggap lebih loyal dan cepat melakukan adaptasi.

Para pekerja etnis india pada awalnya adalah pekerja administratif pemerintahan Inggris, kemudian merambah tentara dan para pengusaha. Setelah itu menyusul pula dengan cepat pekerja dari berbagai sektor, baik tenaga terdidik maupun tidak terdidik. Mereka dibutuhkan untuk proses kegiatan pembangunan, seperti pembangunan jalur kereta, transportasi sungai, darat, pekerja tambang, pabrik, bank, toko dan lain-lain.

Etnis India menyerbu wilayah-wilayah urban perkotaan, dan menguasai sektor perekonomian secara signifikan. Mereka juga lebih memilih menarik pekerja India lainnya dibandingkan pekerja dari kaum pribumi Burma. Akibatnya tidak sekedar sektor ekonomi saja dikuasai, tetapi juga populasi etnis India, pada wilayah perkotaan, seperti Rangoon, sangat besar. Pada tahun 1931, seperlima dari total Populasi etnis India di seluruh Burma berdiam di Rangoon. Artinya 63% penduduk Rangoon, kota tebesar di Burma adalah Etnis India. Total ada sekitar satu juta etnis India menjadi “Imigrant” di wilayah Burma dibandingkan 11 juta penduduk asli Burma di bawah pemerintahan Kolonial Inggris pada tahun 1930-an.

Dari jumlah tersebut, setengah dari etnis India beragam Islam. Akan tetapi, perlu dibedakan mereka kelompok Muslim India yang masuk dalam masa-masa kolonial Inggris dengan etnis Bengal sebagai Muslim Burma, yang memang sudah menetap di Burma, jauh sebeumnya, tepatnya di wilayah Rakhine State.

Kelompok Muslim India, selain berbisnis dan bekerja pada sektor swasta dan pemerintah, mereka dengan latar belakang budaya dan agama juga banyak mendirikan organisasi. Kebanyakan organisasi yang ada ini dilatari oleh ikatan primordial, baik terhadap kesamaan agama (suni, syiah, ahmadiyah) juga kesamaan daerah asal mereka dari kota atau provinsi  di India. Mereka juga mendirikan sekolah atau juga rumah sakit atau organisasi sosial lainnya. Kebanyakan dimanfaatkan untuk etnis India, walaupun tidak membatasi dari kalangan etnis Burma sendiri.

Besarnya populasi dan juga kuatnya sektor ekonomi yang dikuasai oleh para “pendatang” ini membuat kecemburuan sosial mulai muncul kepermukaan di kalangan penduduk etnis burma yang mayoritas beragama Budha. Mereka merasa ada ancaman, baik dari sisi ekonomi di mana mereka berada pada kelompok income terbawah, atau juga dari agama dan budaya. Sedikit demi sedikit penduduk asli merasa tersingkirkan dari lapangan ekonomi. Kecemburuan sosial semakin memuncak ketika dunia dilanda krisis pada tahun 1930-an. Karena Burma ada di bawah kontrol Pemertintah Kolonial Inggris, maka efek krisis juga dirasakan mereka. Dalam masa ini banyak warga asli menyerbu kota-kota besar seperti Rangoon dan lainnya untuk mencari pekerjaan. Tetapi, sesampainya di kota,  untuk pekerja kelas bawah sekalipun mereka harus berkompetisi pula dengan tenaga murah asal India yang juga datang memasuki negara tersebut.

GESEKAN DAN KERUSUHAN SOSIAL TAHUN 1938

Dari sisi agama, mereka melihat pula ada ancaman besar terhadap kelangsungan kehidupan beragama mereka yaitu Budha. Mereka melihat ekspansi besar dari penduduk Muslim India tersebut. Besarnya populasi etnis India menyebabkan adanya kawin campur di antara mereka. Terutama sekali kawin campur yang melibatkan dua agama yang berbeda yang membawa pada ancaman perpindahan agama, terutama dari Budha ke Islam. Umumnya kawin campur terjadi di antara lelaki India Muslim dengan perempuan budha. Di dalam Budha, urusan kawin adalah urusan Individu yang tidak di atur dalam agama. Tetapi, di sisi Muslim India, perkawinan yang dilakukan ditekankan untuk berada dalam satu payung agama. Sehingga perpindahan agama sering terjadi, di mana pemeluk agama Budha menjadi pemeluk agama Islam.

Satu isu lagi, adalah ketika hukum waris Islam juga berlaku. Di mana, warisan yang ditinggalkan oleh suami yang Muslim kepada sang istri tidak dibagi dalam porsi yang sama, tetapi lebih kecil karena berbagi dengan ahli waris lainnya. Sementara dalam budaya Burma, istri mendapatkan harta seluruh harta dari suami. Anak dari perkawinan campur, baik dari kalangan muslim atau hindu India ini disebut Zebardee. Kelompok Zebardee ini pun akhirnya menjadi kelompok sosial tersendiri yang ditolak oleh masyarakat asli Burma, sekalipun mereka memiliki darah Burma, berbicara dan berpakaian layaknya penduduk asli.

Perbedaan-perbedaan dalam konteks agama dan budaya inilah yang kemudian menimbulkan friksi sosial di antara masyarakat pribumi Burma dengan etnis India, utamanya kaum Muslim India. Setelah kerusuhan pada 1938, salah satu hasilnya adalah dikeluarkannya sebuah undang-undang perkawinan campur oleh pemerintah kolonial Inggris atas desakan para pendeta Budha.

Faktor-faktor di atas pada akhirnya meledak menjadi kerusuhan sosial ketika pemicu konflik muncul tanpa disadari. Bermula dari sebuah perdebatan seputar agama ketika seorang Muslim India bernama Hasan Shah dan seorang Budha bernama Maung Pan Nyo di tahun 1931 yang kemudian dituliskan kembali dalam sebuah buku oleh seorang muslim Burma, bernama Maung Shwe Phi pada tahun 1938. Rupanya, hal ini memicu kemarahan umat Budha. Mereka membalas dengan membuat pamflet yang disebar yang isinya dianggap oleh kalangan umat Islam menyerang agama dan Nabi Muhammad. Kondisi ini dipertajam oleh surat kabar yang berpihak, the Sun, pada tanggal 19 July  menyerukan aksi atas buku yang diterbitkan oleh Maung Shwe Phi. Surat kabar-surat kabar lainnya juga turut memperuncing, seperti New Light of Burma, yang menyerukan untuk memboikot toko-toko muslim. Seruan untuk mengusir orang-orang India, memecat mereka dari semua posisi layanan publik dan larangan untuk menikah dengan mereka. Media massa itu juga mengangkat masalah kesenjangan ekonomi dengan menyebutkan bahwa kesejahteraan penduduk asli Burma yang beragama Budha telah dicuri oleh kelompok muslim India.

Perdebatan yang semula bersifat individu baik dari kalangan muslim maupun Budha ternyata kemudian menjamah ke problem sosial. Kelompok-kelompok organisasi Muslim, berusaha menenangkan kondisi dengan menyatakan bahwa mereka tidak berurusan dengan perdebatan agama tersebut melalui sebuah pertemuan pada tanggal 24-25 July 1938. Tetapi hasilnya sia-sia karena kondisinya sudah kadung menjadi problematik bagi masyarakat Burma dengan adanya situasi yang terus diperuncing oleh media massa. Bahkan ultimatum diberikan kepada pemerintah Kolonial Inggris, apabila Maun Shwe Phi tidak dijatuhi hukuman, maka mereka akan mengusir seluruh umat muslim di Burma, hingga tidak ada lagi agama Islam dan bahasa atau kebudayaan mereka. Demontrasi besar yang terjadi di depan Pagoda Dagon itu kemudian berganti sahut-menyahut dengan slogan Burma untuk orang asli Burma (Budha). Mereka berdatangan dari berbaga pelosok, masuk ke kota berdemontrasi.

Maka setelah itu pecahlah kerusuhan besar di mana-mana. Bermula dari Rangoon kemudian berkembang luas ke banyak district seperti distrik Mandalay, Sagaing, Shwebo. Kerusuhan selama seminggu ini tidak saja menimbulkan korban di pihak Muslim tetapi juga Hindu India dan bahkan Burma sendiri. Tercatat korban tewas dan luka terbanyak di pihak Muslim 142 tewas dan 520 orang luka-luka. Hindu 25 dan 200, Burma 73 dan 244. Sementara Jutaan Rupee kerugian ditimbulkan dari kerusakan rumah tinggal dan barang-barang. Tercatat pula 113 Masjid dibakar.

Selama seminggu lebih kerusuhan, akhirnya pemerintah Kolonial Inggris berhasil memadamkan. Pada tanggal 22 September 1938 dibentuk sebuah komite investigasi yang akan menyelidiki sebab permasalahan kerusuhan tersebut. Tim ini diketuai oleh seorang Hakim dan sekretaris satu orang dari Inggris, dibantu masing-masing dua orang perwakilan dari mereka yang beragama Budha dan Muslim.

Hasil dari tim ini menyebutkan bahwa buku yang diterbitkan oleh Maung Shwe Hpi bukanlah alasan utama terjadinya kerusuhan tersebut, karena tidak cukup kuat untuk membangkitkan kerusuhan. Sebaliknya menurut tim investigasi, yang membangkitkan kerusuhan tersebut adalah hadirnya  kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, ketegangan budaya dan politik antara umat muslim India dan budha. Buku dan provokasi media massa mempertajam potensi gesekan sosial. Maka akhirnya keresahan muncul di kalangan masyarakat yang berujung pada kerusuhan sosial.

Menyusul temuan tim investigasi tersebut, pemerintah Inggris mencoba membuat sebuah kebijakan baru untuk mencegah kerusuhan tersebut muncul kembali di masa yang akan datang.  Dipimpin oleh pakar ekonomi Inggris, James Baxter yang disebut Komite Baxter. Tim ini membuat beberapa kebijakan terkait ketegangan hubungan antara orang-orang India dan Burma. Mereka mengidentifikasi lapangan pekerjaan apa saja yang telah membuat orang-orang Burma tersebingkir oleh orang India. Dari sini kemudian dikeluarkan kebijakan untuk membatasi imigrasi orang-orang India ke Burma. Kemudian pada tahun 1941, ditanda-tangani kesepakatan Perjanjian Imigrasi Indo-Burma. Perjanjian ini menimbulkan protes-protes kecil dari masing-masing komunitas. Namun sayangnya, ketika kesepakatan ini belum sempat diimplementasikan, Jepang datang menginvasi Burma.  Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Kolonial Inggris hengkang dari Burma. Kesepakatan dua kelompok, Muslim (india) dan orang-orang Burma, tidak terwujud dalam realita yang berubah.

REFLEKSI

Berkaca dari pengalaman yang dilalui oleh Burma pada masa-masa pendudukan Pemerintah Kolonial Inggris, maka saat ini kita bisa memahami akar kerusuhan di masa modern ini. Pertama, kerusuhan antar etnis dan agama sudah terjadi pertama kali pada masa kolonialisme Inggris. Kedua, Rohingya yang menempati wialayah Rakhine (Arakan) yang berbatasan dengan Banglades (India dahulu) mempunyai irisan etnis dan budaya (agama) dengan kelompok etnis bengal banglades. Kelompok yang sudah menempati wilayah ini sejak lama berbeda dengan etnis India lainnya, terutama datang selama masa kolonial Inggris di abad ke-19. Ketiga, migrasi etnis India, sebagian besar adalah umat muslim, terkonsentrasi di wilayah urban perkotaan. Di kota Rangoon, sekitar 63% populasi mereka adalah dari etnis india. Keempat, kebijakan yang dibuat untuk mengatasi ketegangan sosial tersebut, belum sempat diterapkan karena adanya invasi Jepang yang masuk ke Burma. Ini menandai bergantinya rezim, dari rezim kolonialisme Inggris ke rezim Fasisme Jepang, yang akhirnya membuka lembaran tersendiri bagi Burma selanjutnya.

Dari sini kita bisa menarik benang merah, bahwa bibit permusuhan antara etnis sudah berlangsung lama. Agama bukanlah faktor utama pada masa itu, tetapi migrasi etnis India yang menjadi pemicunya. Tetapi di masa modern ini, selain masalah etnis maka sisa gesekan agama masih berlanjut dan tertanam dalam kesadaran kolektif baik dari masyarakat Burma maupun para pemuka masyarakat / agama dan pemimpin politik di Burma. Ingatan konflik sosial di masa lalu terus dihidupkan di masa kini. Isu migrasi kelompok etnis asing, dijadikan sebagai isu bersama bagi pemerintah dan masyarakat.

Mereka mencoba mengubur dalam-dalam bahwa hadirnya etnis Bengals di daerah utara Arakan adalah kenyataan yang hadir sejak ratusan tahun lalu. Seperti halnya daerah-daerah perbatasan lainnya di Burma, yang juga dipengaruhi oleh etnis dan budaya dari negara tetangga mereka.

 Adalah wilayah Rakhine, dimana terdapat etnis Rohingya, dianggap sebagai kelanjutan para migran asal India tersebut. Padahal mereka sudah mendiami kawasan tersebut yang terisolir karena faktor geographis sejak ratusan tahun lalu.  Dan wilayah ini bukanlah pusat para migran India pada masa itu, di mana pada masa kini konflik sosial diikuti kekerasan sosial menimpa etnis rohingya. Tingkat kesejahteraan yang dicapai antara etnis Rohingya dengan migran India berbeda, karena etnis rohingya bertempat di wilayah rural dan lebih terisolir.

Di masa modern ini, telah diberlakukan undang-undang kewarganegaraan Burma. Undang-undang ini diberlakukan tahun 1982 yang digodok sebelumnya di bawah junta militer Jendral Ne Win. Di antaranya adalah menjadikan patokan bahwa yang diakui sebagai warga negara adalah mereka penduduk asli, yang telah datang menetap sebelum perang Anglo-Burma tahun 1823. Negara juga menentukan suku apa yang merupakan bagian integral dari Burma. Undang-undang ini jelas menujukan pada etnis tertentu. Trauma konflik sosial tahun 1938 membayangi lahirnya undang-undang ini. Karena secara ras, orang-orang rohingya merupakan ras yang dekat dengan etnis India, maka dengan demikian mereka perlu disingkirkan. Walaupun kenyataanya mereka sudah menetap ratusan tahun sebelumnya.

Mengacu dari ketentuan inilah yang tidak memungkinkan etnis Rohingya untuk mengklaim diri sebagai warga negara. Undang-undang tidak memasukkan Rohingya sebagai bagian dari suku-suku minoritas di Burma. Bila ke depan undang-undang ini terus diberlakukan, maka isu pengungsi Rohingya akan terus berlanjut. Episode kekerasan terhadap kemanusiaan pun akan berlanjut. Walahuallam.

SUMBER TULISAN :

“The Muslims of Burma, a study of a Minority Group”, Moshe Yegar, Otto Harrassowitz, Wiesbadden, 1972.

“Myanmar, state, society and ethnicity”, N. Ganesan, Kyaw Yin Hlaing, ISEAS, Singapore, 2007.

“Dream and Nightmares: State Building and Ethnic Conflict in Myanmar (Burma)”, Tin Maung Maung Tan, dalam “Ethnic Conflicts in Southeast Asia”, ISEAS, Singapore, 2005

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s